JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan “Outstanding Government Collaboration” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusi dan sinerginya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/8/2026).
Penghargaan diterima Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, yang menyampaikan apresiasi atas pengakuan Kementerian ESDM terhadap peran ATR/BPN dalam mendukung pengembangan sektor geotermal nasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Deni Santo seusai menerima penghargaan.
Menurut Deni, dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pengembangan geotermal dilakukan melalui berbagai aspek pertanahan, terutama dalam memastikan tersedianya tanah dan kepastian hukum bagi pembangunan proyek-proyek panas bumi.
Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN berperan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Setelah proses pengadaan tanah selesai, dukungan dilanjutkan melalui pemberian hak atas tanah guna memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelasnya.
Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur energi panas bumi, mengingat aspek pertanahan merupakan salah satu unsur yang membutuhkan kepastian sejak tahap persiapan hingga proyek dapat berjalan.
Kementerian ATR/BPN menilai penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sinergi dengan Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan terkait diharapkan terus diperkuat sehingga persoalan pertanahan dapat ditangani secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pengembangan proyek-proyek geotermal sebagai bagian dari upaya Indonesia mengembangkan sumber energi terbarukan.
Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Kementerian ATR/BPN sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.
