JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare selama periode 2025–2029 melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program yang didukung Bank Dunia ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus meningkatkan integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalu Agung menegaskan, dengan target pendaftaran tanah yang mencapai 4,8 juta hektare, ILASPP memiliki cakupan luas dan dampak strategis bagi pembangunan nasional, khususnya dalam membangun fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung.
Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini diperlukan agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif.
Pelaksanaan ILASPP juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Dalu Agung, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan dan target yang telah ditetapkan, tetapi juga pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta kualitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya membenahi sistem administrasi pertanahan dan tata ruang agar lebih terintegrasi, modern, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.
Program ini diharapkan tidak sekadar memenuhi target pendaftaran tanah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan tata ruang yang lebih terpadu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dengan target pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare hingga 2029, pelaksanaan ILASPP menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pertanahan nasional, meningkatkan keterpaduan data, dan mewujudkan tata kelola pertanahan serta tata ruang yang lebih baik.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 42/SP/X/BH/2026.
