RAJA AMPAT — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, melontarkan kritik tajam terhadap sikap sejumlah perbankan yang dinilai sulit diajak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia secara khusus menyoroti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang disebut kerap mengabaikan upaya komunikasi, padahal dunia usaha di Raja Ampat membutuhkan dukungan permodalan untuk berkembang.
Kritik tersebut disampaikan Yusuf Salim saat memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Komoditas, Produk dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026, yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Papua (UNIPA) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, di Aula Bappeda Raja Ampat, Selasa (20/10/2026).
Dalam sambutannya, Yusuf menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pihak yang telah diundang, termasuk perwakilan bank yang beroperasi di Raja Ampat. Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas persoalan ekonomi serta mencari solusi konkret bagi pengembangan usaha masyarakat.
“Saya menyarankan kepada Bank Indonesia agar memberikan masukan juga kepada bank-bank yang ada di Raja Ampat. Hal-hal seperti ini, mereka perlu hadir di sini, supaya kita sama-sama melihat,” tegas Yusuf.
Ia menilai, ketidakhadiran pihak perbankan dalam forum strategis seperti ini menjadi persoalan tersendiri, terlebih ketika pemerintah daerah sedang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan dan penguatan usaha masyarakat.
Yusuf bahkan mengungkapkan bahwa sebagian pihak perbankan lebih sering datang menemui pemerintah daerah ketika membicarakan penyertaan modal daerah kepada bank, tetapi dinilai kurang menunjukkan keterlibatan dalam forum yang membahas kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Dari hari ini kita lihat, ada di daftar undangan dan mereka tidak hadir. Mereka hanya datang ke lobby ke kami itu bagaimana penyertaan modal daerah ke bank mereka. Ini persoalan, Bank Indonesia. Jadi perlu juga ditegur yang begini-begini,” ujarnya.
Yusuf secara terbuka menyebut Bank Mandiri dan BRI sebagai dua bank yang menurut pengalamannya sulit diajak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan BNI dan Bank Papua yang, menurutnya, masih dapat membangun komunikasi.
“Saya pernah marah juga kepada Bank Mandiri dan BRI. Kalau BNI dan Bank Papua masih bisa berkoordinasi. Tapi khusus Mandiri dengan BRI, merasa karena mereka perbankan, jadi kadang-kadang mengabaikan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia mengaku upaya untuk mengadakan pertemuan dan membangun komunikasi dengan kedua bank tersebut tidak selalu berjalan mudah. Bahkan, ketika pemerintah daerah mendatangi kantor bank, pihak yang ditemui disebut hanya staf yang bertugas di lapangan maupun di kantor, sehingga koordinasi dengan pengambil keputusan dinilai belum berjalan optimal.
“Bahkan koordinasi pun susah. Kita ajak untuk bertemu pun tidak bisa bertemu. Kita datangi kantornya pun yang ketemu staf di lapangan, staf di kantor. Ini persoalan-persoalan yang mungkin perlu juga dibenahi,” katanya.
Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa keterbatasan modal masih menjadi salah satu hambatan utama pengembangan dunia usaha di Papua, termasuk di Kabupaten Raja Ampat.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan ekonomi juga menghadapi tekanan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut, menurutnya, membatasi ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.
“Usaha ini di mana-mana, di Papua ini termasuk Raja Ampat, terbentur dengan modal usaha. Pemerintah daerah dengan berbagai keterbatasan, turbulensi TKD atau transfer ke daerah ini yang jauh dipangkas, itu berakibat kepada pemerintah daerah tidak punya daya yang cukup untuk bisa memperhatikan ekonomi di daerahnya,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap perbankan tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis masing-masing, tetapi juga mengambil bagian dalam upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pembiayaan produktif, pendampingan usaha, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah.
Menurut Yusuf, pemerintah dan perbankan perlu membangun kerja sama yang nyata agar potensi ekonomi Raja Ampat tidak berhenti sebatas hasil penelitian atau rencana pengembangan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga perbankan yang ada di daerah kita berharap juga bisa mengambil langkah-langkah nyata bersama pemerintah daerah. Mari kita bergandengan tangan, kita berdiskusi langkah-langkah apa yang kita ambil untuk kita bisa angkat masyarakat,” ajaknya.
Dalam kesempatan itu, Yusuf juga menyoroti peluang ekonomi yang akan terbuka dengan rencana singgahnya kapal tol laut di Raja Ampat pada tahun 2027.
Ia menjelaskan, kapal tersebut direncanakan mengangkut barang dari Surabaya, termasuk kebutuhan konstruksi dan bahan pokok. Namun, menurutnya, kehadiran kapal tol laut tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk mendatangkan barang ke Raja Ampat. Daerah juga harus mampu menyiapkan komoditas unggulan untuk dikirim kembali melalui kontainer yang tersedia.
“Dari Surabaya akan mengangkut barang-barang komoditas, misalnya untuk konstruksi dan juga sembako. Tetapi timbal baliknya adalah kita di daerah harus menyiapkan komoditas yang tersedia untuk dikirim kembali mengisi kontainer yang datang itu,” ujarnya.
Peluang tersebut, kata dia, harus dipersiapkan sejak dini melalui pemetaan komoditas unggulan, penguatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas produk, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Tanpa persiapan yang matang, Raja Ampat berisiko hanya menjadi daerah tujuan masuknya barang, sementara potensi produk lokal belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, hasil penelitian KPJU yang dipaparkan tim LPPM UNIPA diharapkan menjadi dasar dalam menentukan komoditas, produk, dan jenis usaha yang memiliki prospek untuk dikembangkan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan perbankan dalam menyusun langkah pemberdayaan ekonomi.
Yusuf juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir agar tidak hanya menunggu pelaku usaha datang dengan inisiatif sendiri. Ia mendorong mereka untuk ikut mengidentifikasi peluang bisnis, termasuk dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang memiliki kemampuan permodalan.
Menurutnya, peluang ekonomi yang terbuka melalui operasionalisasi kapal tol laut harus dimanfaatkan secara serius, termasuk dengan mendorong masuknya investasi untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah.
“Saya sarankan kepada pimpinan OPD yang hadir, bila memang dunia usaha kurang menangkap potensi ini, kiranya bila pimpinan OPD punya teman, kawan, bahkan juga mungkin keluarga yang punya modal, coba dilihat secara baik. Ini peluang besar,” katanya.
Ia menegaskan, kemampuan membaca peluang dan membangun kolaborasi menjadi faktor penting agar potensi ekonomi Raja Ampat dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Yusuf berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi yang tidak berhenti sebagai dokumen penelitian, tetapi ditindaklanjuti dengan program nyata, termasuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan dukungan pembiayaan perbankan.
“Yang penting, apa yang nanti kita dengar dari UNIPA, teman-teman UNIPA yang sudah melakukan penelitian, melihat potensi ekonomi kita, komoditas, produk dan jenis usaha apa yang sesuai dengan hasil penelitian mereka dan mungkin memiliki potensi serta prospek ke depan, sehingga kita bisa berdiskusi lebih jauh,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Raja Ampat.
Kritik Sekda dalam forum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengembangan ekonomi daerah membutuhkan lebih dari sekadar pemetaan potensi. Diperlukan keterlibatan aktif perbankan, akses permodalan yang memadai, koordinasi lintas sektor, serta komitmen bersama untuk memastikan komoditas unggulan Raja Ampat mampu menembus pasar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
