TANGERANG SELATAN – Kepastian hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, dan pelayanan pertanahan yang efisien menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara utama dalam Banten Investment Forum 2026 di Kota Tangerang Selatan, Jumat (9/10/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor tersebut, Ossy menekankan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.
“Pertanahan dan tata ruang memiliki peran penting sebagai bagian dari infrastruktur dasar perekonomian. Kepastian hak atas tanah mendukung transaksi dan pembiayaan, tata ruang memberikan arah pemanfaatan wilayah, sementara pelayanan yang efisien membantu memperlancar kegiatan investasi,” ujar Ossy.
Menurutnya, Provinsi Banten memiliki potensi investasi yang besar berkat keunggulan geografis, perkembangan kawasan industri, serta dukungan infrastruktur transportasi dan logistik. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui tata kelola pertanahan yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Ossy mengungkapkan, berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, sekitar 3,75 juta bidang tanah di provinsi tersebut telah bersertipikat. Capaian ini menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu, hingga awal Oktober 2026, nilai Hak Tanggungan yang didaftarkan di Banten mencapai Rp58,87 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan tercatat sebesar Rp225,2 miliar, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp1,35 triliun.
“Ini menunjukkan pelayanan pertanahan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Banten,” jelasnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan legalitas tanah, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pembiayaan, kegiatan usaha, serta penerimaan pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah.
Upaya memperkuat iklim investasi di Banten turut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia hadir dalam forum yang mengusung tema “Mengoptimalkan Potensi Penyangga Megapolitan melalui Investasi Berkualitas dan Penguatan Ekosistem UMKM untuk Mendorong Daya Saing Banten”.
Menanggapi komitmen tersebut, Ossy berharap kolaborasi lintas instansi dapat difokuskan pada tiga agenda utama.
Pertama, memberikan kepastian tata ruang sekaligus memperkuat iklim investasi. Kedua, mengintegrasikan data dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Ketiga, melakukan transformasi pelayanan guna meningkatkan kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai salah satu langkah yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan fiskal pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Saya sangat mendukung upaya ini, salah satu capaian yang berhasil contohnya adalah integrasi NIB dan NOP yang tentunya akan dapat meningkatkan fiskal dari daerah provinsi maupun kabupaten kota. Semoga komitmen bersama ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah, BPN, dan Bank Indonesia, penguatan kepastian pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat mendorong investasi berkualitas, memperkuat daya saing daerah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
