Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dengan menyiapkan lahan skala besar guna mendorong pembangunan hunian vertikal dan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi langkah krusial dalam mengatasi persoalan kepadatan penduduk di kota-kota besar sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Pada tahap berikutnya, juga disiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi mengurangi kepadatan di kota besar,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kementerian telah mengidentifikasi potensi lahan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dari total indikasi lahan lebih dari 129 ribu hektare, sekitar 37.709 hektare dinilai siap dan potensial untuk segera dimanfaatkan.
“Data awal menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan teridentifikasi, namun yang benar-benar potensial saat ini sekitar 37.709 hektare,” jelasnya.
Dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit dirancang membutuhkan lahan lebih luas, yakni minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 hektare untuk kawasan tertentu.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya ketersediaan lahan sebagai faktor penentu keberhasilan program pembangunan nasional, khususnya target pembangunan 3 juta rumah.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 juta rumah, yakni memastikan tanah untuk pembangunan tersedia,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri. Hadir pula perwakilan dari Kementerian PKP.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan hunian yang terjangkau sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan kota-kota baru di Indonesia.
