SORONG — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor utama dalam agenda percepatan pembangunan daerah 2026–2027. Dua program yang menjadi perhatian utama adalah Sekolah Gratisdan Beasiswa Afirmasi Daerah, yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan belajar bagi generasi muda Raja Ampat.
Program tersebut dipaparkan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dalam Stakeholder Meeting Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Marina Resto, Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).
Dalam forum tersebut, Orideko menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan di Raja Ampat menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan dengan lebih dari 1.300 pulau membuat pemerataan layanan pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan.
Menurutnya, akses pendidikan harus dipastikan tidak hanya tersedia bagi masyarakat yang tinggal di pusat kota, tetapi juga menjangkau anak-anak yang berada di kampung dan pulau-pulau terluar.
“Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan pelayanan. Namun kami tetap berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar, memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” tegas Orideko.
Dalam pemaparan 10 program prioritas pembangunan Raja Ampat, Sekolah Gratis dan Beasiswa Afirmasi Daerahmenjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang membuat sebagian anak usia sekolah kesulitan memperoleh pendidikan yang layak.
Selain akses pendidikan gratis dan dukungan beasiswa, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kualitas pendidikan melalui sinergi dengan program pembangunan nasional. Beberapa agenda yang dinilai relevan dengan kebutuhan Raja Ampat antara lain digitalisasi pendidikan, pengembangan sekolah berpola asrama, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Pengembangan sekolah berpola asrama dinilai memiliki relevansi khusus bagi Raja Ampat. Dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau, model pendidikan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk memberikan akses belajar yang lebih teratur bagi siswa dari kampung-kampung yang memiliki keterbatasan konektivitas.
Sementara itu, digitalisasi pendidikan diharapkan dapat membantu memperluas akses terhadap sumber belajar dan mendukung proses pembelajaran di tengah keterbatasan geografis. Namun, penerapannya tetap membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama jaringan listrik dan konektivitas internet yang memadai.
Dalam forum tersebut, Orideko juga menyampaikan bahwa progres pelaksanaan program Sekolah Gratis telah berada pada kisaran 70 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas pendidikan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, percepatan pembangunan pendidikan Raja Ampat tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan daerah. Tantangan geografis menyebabkan distribusi tenaga pendidik, sarana pembelajaran, hingga dukungan logistik membutuhkan biaya dan waktu lebih besar.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendorong dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan pendidikan di daerah kepulauan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mencakup penguatan kebijakan, penganggaran, infrastruktur pendidikan, peningkatan kapasitas guru, hingga pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Agenda pendidikan Raja Ampat tersebut juga ditempatkan dalam kerangka Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029), khususnya pilar Papua Cerdas.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemkab Raja Ampat berharap pembangunan pendidikan tidak berhenti pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga mampu memastikan anak-anak di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar memperoleh kesempatan belajar yang setara.
