RAJA AMPAT – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing pariwisata Raja Ampat di tengah meningkatnya persaingan destinasi wisata dunia. Selain keindahan alam, kualitas pelayanan, pengelolaan destinasi, dan kesiapan masyarakat lokal menjadi penentu keberlanjutan sektor pariwisata.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, mengatakan peningkatan kapasitas SDM harus berjalan seiring dengan penerapan tiga prinsip dasar pengelolaan destinasi, yakni kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam industri wisata.
“Pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Yang menentukan wisatawan ingin kembali adalah kualitas pelayanan yang diberikan masyarakat serta bagaimana destinasi itu dikelola dengan bersih, aman, dan nyaman,” ujar Rico saat Sosialisasi Pengelolaan Pariwisata yang Inklusif, Aman, dan Berkualitas di Waisai, Raja Ampat, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI.
Rico menilai peningkatan kompetensi masyarakat lokal perlu menjadi prioritas karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan wisata. Kemampuan dalam melayani wisatawan, menjaga kebersihan lingkungan, memahami standar keamanan, hingga mengelola destinasi secara profesional akan menentukan citra Raja Ampat di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, pengembangan SDM juga harus diarahkan agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata, bukan sekadar penonton. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat dapat mengelola homestay, usaha kuliner, jasa pemandu wisata, transportasi wisata, hingga produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selain peningkatan keterampilan, Rico menekankan pentingnya membangun pemahaman mengenai konsep pariwisata yang inklusif. Ia mengatakan pengembangan destinasi harus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.
“Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Karena itu peningkatan kapasitas masyarakat menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Raja Ampat,” katanya.
Ia juga mengajak peserta memanfaatkan kegiatan bimbingan teknis sebagai wadah untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola destinasi wisata. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan secara langsung sehingga kualitas pelayanan kepada wisatawan terus meningkat.
Rico menambahkan, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata Raja Ampat, baik melalui program peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pendukung, maupun kebijakan yang memperkuat daya saing destinasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi syarat penting agar pengembangan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten dan pengelolaan destinasi yang berkualitas, Raja Ampat diharapkan tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kualitas layanan wisata yang mampu bersaing di tingkat internasional.
