WAISAI – Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, S.H., menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya dalam menangani berbagai perkara hukum, termasuk penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.
Menurut Rojer, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai kasus di Papua Barat Daya menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin meningkat apabila setiap perkara diproses secara profesional tanpa pandang bulu.
“Kami dari GEMPHA Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada Polda Papua Barat Daya yang terus bekerja dalam mengungkap berbagai kasus hukum. Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat karena korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan menghambat pembangunan daerah,” ujar Rojer dalam keterangannya, melalui Saluran Telepon seluler, Jumat (31/7/2026).
Rojer mengatakan masyarakat Papua Barat Daya saat ini menaruh harapan besar agar proses hukum terhadap dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani dapat segera mencapai kepastian hukum. Menurutnya, transparansi dalam penanganan perkara menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ia juga mendesak penyidik Polda Papua Barat Daya untuk segera menetapkan tersangka apabila alat bukti dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan DPR Papua Barat Daya telah dinilai memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila seluruh unsur pembuktian telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, kami berharap penyidik segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Penegakan hukum harus berjalan objektif, profesional, dan tidak boleh tebang pilih,” katanya.
Menurut Rojer, penuntasan kasus korupsi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menilai setiap rupiah anggaran daerah seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya.
Ia menambahkan, organisasi yang dipimpinnya akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“GEMPHA Papua Barat Daya mendukung penuh proses hukum yang profesional. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun, seluruh proses juga harus menghormati hak-hak setiap pihak sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Rojer turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum secara damai dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia berharap penyelesaian perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa komitmen dalam memberantas korupsi menjadi tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, Papua Barat Daya diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
