JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan kementerian dalam tahapan Uji Publik KIP 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Optimisme mempertahankan predikat tertinggi dalam keterbukaan informasi publik ini didasarkan pada capaian Kementerian ATR/BPN yang secara konsisten meraih predikat Informatif selama lima tahun terakhir.
Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya maksimal untuk mempertahankan capaian tersebut.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti Uji Publik KIP 2026.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan berarti seluruh informasi dapat disampaikan secara bebas tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik dituntut mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat maupun dasar hukum yang menjadi alasan suatu informasi dikecualikan.
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memperluas penyebarluasan informasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dan tata ruang.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Ossy menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami hak, persyaratan, prosedur, serta mekanisme pelayanan pertanahan. Dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi pertanahan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Salah satu inovasi yang telah diterapkan adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS), yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, pada tahun 2026 Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menegaskan, keterbukaan informasi mengenai layanan pertanahan dan tata ruang harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, bersama jajaran Kementerian ATR/BPN.
Keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026 menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat transparansi, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, terbuka, dan tepercaya.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 16/SP/XI/BH/2026
