JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.
Salah satu capaian penting yang dilaporkan adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara agregat nasional yang telah mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut bahkan berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar minimal 87 persen pada 2029, atau tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.
Progres tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ossy menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi, keempat provinsi yang menjadi wilayah prioritas pembangunan KSPEAN juga telah memenuhi target penetapan LP2B minimal 87 persen.
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kerja keras Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah dalam memenuhi amanah pembangunan nasional, khususnya untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai salah satu fondasi mewujudkan swasembada pangan.
Selain penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan aspek tata ruang guna mendukung pembangunan kawasan tersebut.
Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi berkala 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang akan mendorong percepatan revisi RTRW Kalimantan Tengah agar proses perencanaan dan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga terus didorong di kabupaten/kota pada empat provinsi prioritas tersebut. Rinciannya, Sumatra Selatan sebanyak 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan sebanyak 4 RDTR.
Ossy menyebutkan, integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan investasi di daerah serta mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dengan integrasi tersebut, kepastian pemanfaatan ruang diharapkan semakin baik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai aspek tata ruang dan pertanahan, terutama revisi RTRW Kalimantan Tengah.
Sementara itu, rapat yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, tersebut dihadiri sejumlah wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait. Pertemuan serupa direncanakan berlangsung secara berkala untuk mengawal pencapaian target swasembada nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga akan menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas. Khusus untuk kawasan pertanian, pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan rusak dan tidak produktif agar dapat difungsikan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Melalui langkah tersebut, kesiapan lahan, kepastian tata ruang, serta koordinasi lintas sektor diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan kawasan swasembada nasional.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 11/SP/XI/BH/2026.
