JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk mendukung pemerataan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, ATR/BPN telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan TCUN dengan total luas mencapai 19.064,58 hektare.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare lainnya ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk kemudian didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan pemanfaatannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah sekaligus menghindari potensi sengketa, sehingga penetapan peruntukan dan pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, Direktorat Jenderal PPTR terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
Melalui tahapan inventarisasi, pendayagunaan hingga pengawasan, pemerintah berupaya mengoptimalkan tanah yang sebelumnya tidak produktif agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Upaya ini juga diharapkan membuka peluang bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, untuk memperoleh manfaat dari pemanfaatan tanah negara secara lebih adil dan berkelanjutan.
Dwi Budi Martono menegaskan, pendayagunaan TCUN merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 10/SP/XI/BH/2026.
