RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik (Kominfo), melaksanakan kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Raja Ampat Tahun 2026 di sejumlah distrik. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa (10/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026), bertujuan menghimpun aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan agenda prioritas pembangunan pemerintah daerah tahun 2027.
Dalam pelaksanaan hari pertama, Selasa (10/11/2026), tim monitoring menyambangi Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur, dan Kampung Warwanai, Distrik Warwarbomi. Dari kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga jaringan komunikasi.
Kepala Bidang Kominfo selaku Ketua Tim dalam kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Raja Ampat Tahun 2026 tersebut, Paisal menjelaskan, kegiatan ini menjadi sarana untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya akan dihimpun dan diserahkan kepada Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan agenda prioritas komunikasi dan pembangunan pemerintah daerah untuk tahun 2027.
“Dalam monitoring ini, kami menemukan berbagai macam keluhan masyarakat. Contohnya di Kampung Yenbekaki, masyarakat memprioritaskan kebutuhan dermaga serta penerangan melalui PLN atau PLTD. Sementara di Kampung Warwanai, kebutuhan paling mendesak adalah ketersediaan listrik, baik melalui PLN maupun PLTD,” ungkapnya.
Di Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya fasilitas dermaga yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat sebagian besar warga menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan dan pertanian.
Selain infrastruktur transportasi laut, masyarakat juga mengeluhkan keterbatasan pelayanan kesehatan. Mereka berharap adanya penambahan tenaga kesehatan untuk melayani Puskesmas Pembantu (Pustu), perbaikan fasilitas bangunan Pustu, serta ketersediaan obat-obatan yang selama ini dinilai masih sangat terbatas ketika dibutuhkan warga.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. Sejumlah mahasiswa asal kampung tersebut dilaporkan terpaksa menghentikan kuliah karena keterbatasan biaya. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan atau bantuan pendidikan agar anak-anak mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Selain itu, warga turut menyampaikan kebutuhan program makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), serta ketersediaan penerangan yang memadai.
Masyarakat juga mengungkapkan kekecewaan karena selama ini sudah beberapa kali didatangi pihak yang melakukan pendataan untuk keperluan bantuan, namun bantuan yang diharapkan belum kunjung diterima.
Secara umum, kebutuhan prioritas Kampung Yenbekaki meliputi penerangan listrik, penambahan tenaga kesehatan, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas MCK dan pembangunan dermaga.
Sementara itu, di Kampung Warwanai, Distrik Warwarbomi, persoalan paling mendasar yang disampaikan masyarakat adalah belum tersedianya akses listrik hingga saat ini.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Warwarbomi Marten L. Rumbarak, yang mengungkapkan bahwa sejak kampung tersebut berdiri, masyarakat belum pernah menikmati fasilitas penerangan listrik, baik melalui PLN maupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Ia mengatakan, persoalan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan hingga terjadi pergantian kepala distrik sebanyak sepuluh kali, kebutuhan listrik masyarakat belum juga terpenuhi.
“Saya yakin para pegawai saya dan juga masyarakat saya berharap sama seperti yang saya harapkan. Karena di sini sudah terjadi pergantian kepala distrik hingga saya yang ke-10, belum pernah ada penerangan atau listrik masuk di kampung ini,” ungkapnya.
Ia berharap kehadiran tim monitoring dari Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
“Kami berdoa semoga dengan kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu Ibu ini bisa menjawab doa-doa kami, masyarakat Distrik Warwarbomi khususnya kampung Warwanai,” harapnya.
Selain kebutuhan listrik, masyarakat Warwanai juga mengharapkan pembangunan jaringan internet untuk membuka akses informasi dan komunikasi, serta bantuan komputer bagi sekolah guna mendukung proses belajar mengajar.
Dalam kegiatan tersebut, tim monitoring yang tergabung di antaranya Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bidang Kominfo, Bendahara Dinas Kominfo, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, serta sejumlah staf Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat.
Setelah menyelesaikan monitoring di dua kampung tersebut, tim dijadwalkan melanjutkan kegiatan pada Rabu (11/11/2026) dengan menyasar wilayah Waigeo Barat Kepulauan dan Waigeo Barat Daratan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah distrik dan kampung, sehingga berbagai aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan penyusunan agenda prioritas pemerintah daerah pada tahun 2027.
Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan dasar seperti listrik, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur, diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pendataan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
Responses (2)
Comments are closed.