BOGOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah secara gratis kepada masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Kegiatan berlangsung di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Kota Bogor, dan dilanjutkan dengan dialog bersama para penerima sertipikat serta masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Andi Tenri Abeng mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung modernisasi pelayanan pertanahan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kepemilikan tanah.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.
Ia menjelaskan, ATR/BPN telah menyediakan kemudahan pelayanan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Melalui program ini, masyarakat dapat mengurus berbagai layanan pertanahan pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.
Layanan tersebut juga tersedia di Kantor Pertanahan Kota Bogor sehingga masyarakat yang memiliki kesibukan bekerja pada hari Senin hingga Jumat tetap dapat mengurus keperluan pertanahannya pada akhir pekan.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dan keterlibatan langsung dalam membantu masyarakat, khususnya melalui penyerahan sertipikat tanah bagi penerima program Bedah Rumah BSPS.
Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat sangat penting agar setiap kebijakan dan program bantuan benar-benar menjawab kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan sertipikat tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, bantuan perbaikan rumah yang diberikan pemerintah dapat berjalan beriringan dengan kejelasan legalitas tanah yang ditempati masyarakat.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ungkap Maruarar.
Penyerahan 15 sertipikat tanah tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung pelaksanaan Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026.
Dalam kolaborasi ini, Kementerian PKP menjalankan program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi proses penyertipikatan tanah secara gratis. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, beserta jajaran.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 13/SP/XI/BH/2026.
