JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan administratif, mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui HGU perusahaan terkait.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran hutan dan lahan.
Hal itu disampaikan Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, dari 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Bareskrim untuk ditertibkan, terdapat perusahaan dengan pemilik manfaat (beneficial ownership) yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor atau pemegang saham dari dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” ujar Nusron.
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok sesuai kondisi lahan, kelengkapan sarana dan prasarana, riwayat kebakaran, serta pemenuhan ketentuan pemberian hak atas tanah.
Pada kelompok pertama, pemerintah menyiapkan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB dengan luas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Keputusan pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, pada kelompok kedua, pemerintah memutuskan tidak memperpanjang, memperbarui, maupun menata kembali eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Selain tidak akan diberikan perpanjangan, keputusan itu juga mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta riwayat kebakaran yang berulang.
Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang hingga kini belum memiliki HGU dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan.
Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
Adapun kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, pemerintah menyiapkan pencabutan sebagian HGU dengan pertimbangan luas lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.
Sementara itu, pada kelompok kelima, terdapat sejumlah bidang HGU yang masih membutuhkan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan sebagian maupun seluruhnya.
Bidang-bidang tersebut meliputi HGU PT STP seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan memperoleh dasar yang kuat sebelum keputusan administratif diterbitkan.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penertiban tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui tahapan pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir serta penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
Nusron menyebutkan, hasil evaluasi dan data pendukung telah disampaikan. Saat ini, proses tinggal memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan memastikan pemegang hak atas tanah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 15/SP/XI/BH/2026
