JAKARTA – Masyarakat yang memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat masih atas nama orang tua yang telah meninggal dunia diimbau segera mengurus peralihan hak waris. Penundaan proses balik nama sertipikat tidak hanya berpotensi menghambat transaksi tanah, tetapi juga dapat memicu persoalan hukum hingga sengketa antaranggota keluarga.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa sertipikat tanah yang belum dialihkan kepada ahli waris dapat menimbulkan sejumlah risiko, terutama ketika tanah tersebut hendak diperjualbelikan, dijadikan jaminan pinjaman di bank, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan bahwa selama sertipikat masih tercatat atas nama pemilik yang telah meninggal dunia, proses pemanfaatan dan transaksi atas tanah tersebut dapat mengalami hambatan administrasi.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan akan semakin kompleks apabila peralihan hak waris tidak segera diurus hingga ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah dapat beralih kepada ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin banyak.
Situasi ini berpotensi menyulitkan proses administrasi maupun pengambilan keputusan, sebab transaksi atau tindakan hukum atas tanah warisan dapat memerlukan persetujuan seluruh pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ana juga menjelaskan bahwa transaksi atas tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dapat diproses untuk peralihan hak maupun pembebanan Hak Tanggungan.
Atas kondisi tersebut, ATR/BPN mengimbau masyarakat yang masih memiliki sertipikat tanah atau rumah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar tidak menunda pengurusan peralihan hak karena pewarisan.
Pengurusan dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan setempat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
Dengan demikian, pengurusan balik nama sertipikat tanah warisan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan langkah penting untuk melindungi hak ahli waris, menjaga kepastian hukum atas aset keluarga, serta mencegah munculnya sengketa pertanahan di kemudian hari.
Sumber: siaran pers Kementerian ATR/BPN Nomor 12/SP/XI/BH/2026.
