RAJA AMPAT — Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, turun langsung mengawasi penyaluran Bantuan Pangan kepada masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Raja Ampat.
Pengawasan tersebut dilakukan saat pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan yang berlangsung di Kantor Distrik Kota Waisai, Rabu (23/9/2026).
Robert mengatakan, kehadirannya di Raja Ampat merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program dan anggaran pemerintah yang telah disetujui benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
Menurutnya, pengawasan di lapangan penting dilakukan, terutama di daerah kepulauan seperti Raja Ampat yang memiliki tantangan geografis dan transportasi cukup tinggi.
“Anggaran yang kita setujui, kita sebagai anggota DPR perlu mengetahui dan melihat langsung apakah benar sampai kepada yang berhak menerimanya,” ujar Robert.
Ia menjelaskan, distribusi bantuan pangan di Raja Ampat membutuhkan koordinasi lintas sektor. Bulog, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kepala distrik hingga unsur yang memiliki sarana transportasi laut dapat bekerja sama untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan.
Robert menilai kolaborasi tersebut penting karena masyarakat penerima bantuan tersebar di berbagai wilayah kepulauan yang tidak semuanya mudah dijangkau melalui jalur darat.
“Semua ini adalah pemerintah. Pemerintah, baik sipil maupun TNI-Polri, bisa bekerja sama untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Robert juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Raja Ampat mencapai sekitar 264.600 kilogram atau 264,6 ton beras untuk sekitar 8.820 Penerima Bantuan Pangan.
Khusus wilayah Waisai Kota, tercatat sebanyak 1.427 penerima dengan total bantuan beras mencapai 42.810 kilogram atau sekitar 42,81 ton.
Namun, Robert mengingatkan agar besarnya jumlah bantuan tidak semata-mata dilihat sebagai keberhasilan. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang masih menerima bantuan juga menunjukkan masih adanya persoalan kesejahteraan yang perlu ditangani.
“Jangan kita bangga dengan banyaknya bantuan. Berarti masih banyak yang susah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penerima bantuan dapat berkurang secara bertahap.
Robert juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan, termasuk penerapan sistem desil, agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Kalau bisa menurunkan, lebih bagus. Berarti ada keberhasilan, berkurang yang menerima ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan pangan yang telah dianggarkan pemerintah benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Response (1)
Comments are closed.