YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik yang baik harus dibangun melalui keterbukaan terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kritik justru menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan pemerintah agar semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Dalam dialog yang berlangsung pada momentum Bulan Pancasila itu, Menteri Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menilai keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu bentuk implementasi nyata nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau belum, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” lanjutnya.
Selain mengangkat tema kebangsaan, kegiatan tersebut juga berlangsung bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai ruang refleksi dan evaluasi diri agar terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Ia menambahkan, prinsip evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan publik harus senantiasa dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tegas Menteri Nusron.
Kegiatan KOPDAR tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan akibat situasi yang dinilai tidak lagi kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Writer: Agustinus Guntur
