Waisai, RajaAmpatNews — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, menegaskan pentingnya dukungan dari lembaga keuangan dalam mempercepat pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu disampaikannya kepada RajaAmpatNews usai melakukan pertemuan dengan calon investor dan pimpinan bank yang ada di Waisai, bertempat di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi antara calon investor lokal dan pihak perbankan dalam mendukung program strategis nasional MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sebenarnya pihak perbankan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Kami hanya ingin meyakinkan mereka bahwa program pembangunan dapur MBG di wilayah 3T ini nyata dan butuh dukungan permodalan. Karena investor yang kita dorong adalah investor lokal agar ekonomi Raja Ampat ikut bergerak,” jelas Yusuf.
Menurutnya, keterlibatan perbankan dalam sosialisasi bertujuan agar mereka memahami mekanisme kerja program MBG dan potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Dalam pertemuan itu, pihak bank juga berkesempatan menanyakan langsung pola pembayaran dan sistem kredit yang dapat diterapkan bagi investor.
“Kami ingin mereka paham bahwa program ini benar-benar ada. Jadi, ketika investor mengajukan pembiayaan, bank tidak ragu memberikan dukungan. Karena pada dasarnya, kalau investor mendapat kredit, pihak bank juga diuntungkan,” tambah Yusuf Salim.
Ia juga menegaskan bahwa pola pembangunan dapur MBG di wilayah 3T berbeda dari proyek konvensional. Tidak ada sistem tender atau kontrak fisik yang melibatkan banyak birokrasi. Para investor cukup mendaftar secara digital melalui aplikasi resmi yang dikelola Satgas, kemudian ditetapkan oleh BGN sebagai pelaksana pembangunan.
Setelah pembangunan selesai, BGN akan menurunkan tim apresial untuk melakukan penilaian nilai proyek berdasarkan tingkat kesulitan dan biaya di daerah 3T, sebelum dilakukan pembayaran sesuai mekanisme kontrak.
Saat ini, Pemerintah Daerah Raja Ampat telah mengusulkan 56 lokasi pembangunan dapur MBG, dan 44 di antaranya telah disetujui oleh BGN. Dari jumlah tersebut, 42 sudah terdaftar sebagai investor aktif, sebagian besar merupakan investor lokal dan perorangan.
“Tidak harus perusahaan besar. Siapa saja bisa jadi investor, termasuk perorangan yang memiliki kemampuan membangun. Asal dapurnya sesuai standar dan selesai dalam waktu maksimal 35 hari,” jelasnya.
Terkait dua dapur MBG di Waisai yang sempat ditangguhkan, Sekda menerangkan bahwa hal itu terjadi karena bangunan dinilai belum permanen sesuai standar BGN. Setelah dilakukan renovasi, proses evaluasi kembali menjadi kewenangan BGN.
“Itu murni urusan antara yayasan dan BGN. Kami di Satgas hanya memastikan program berjalan lancar dan membantu percepatan pembangunan dapur di wilayah 3T. Kalau ada dapur yang dipending, distribusi makanan tetap berjalan karena ditangani dapur lain,” ujarnya.
Yusuf Salim menekankan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, perbankan, dan investor lokal sangat penting agar pelaksanaan program strategis nasional MBG di Raja Ampat berjalan optimal, terutama di wilayah 3T yang menghadapi tantangan geografis dan biaya operasional tinggi.
“Kita ini betul-betul 3T yang real, jarak antarwilayah jauh dan biayanya besar. Karena itu, kolaborasi adalah kunci. Kalau semua bergerak bersama, percepatan pembangunan dapur MBG di Raja Ampat pasti tercapai,” pungkasnya.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
