RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN dan BUMD, unsur TNI-POLRI, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan. Dalam kesempatan itu, ia membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026.
Dalam sambutan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman potensi daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal.
Menteri Dalam Negeri juga menekankan bahwa keselarasan visi dan kebijakan strategis di setiap tingkatan pemerintahan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas. Sejumlah program prioritas nasional menjadi perhatian, di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) dengan dukungan digitalisasi terintegrasi dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya juga disoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah. Dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 469 daerah masih berada dalam kategori kapasitas fiskal lemah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri menyoroti perlunya kolaborasi antar daerah dalam pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sampah yang hingga tahun 2025 masih menyisakan sekitar 16,2 juta ton sampah yang belum terkelola secara optimal secara nasional.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, mengingat masih adanya kesenjangan yang tercermin dari angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375. Selain itu, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian di tengah tantangan global, dengan inflasi nasional tercatat sebesar 3,48 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, optimalisasi keuangan daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Mengakhiri sambutannya, Menteri Dalam Negeri mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat otonomi daerah sebagai motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.
Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Editor: Aditya Nugroho
