RAJA AMPAT — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 yang dilaksanakan di Korpak Villa and Resort, Kabupaten Raja Ampat, Selasa (2/6/2026). Mengusung tema “Sinergi Properti dan Ekowisata: Mengakselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi Berkelanjutan di Pintu Gerbang Papua”, forum tersebut menjadi momentum awal bagi organisasi REI Papua Barat Daya dalam menyusun arah pembangunan sektor properti yang berkelanjutan di wilayah provinsi termuda di Tanah Papua.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD REI Papua Barat Daya Edy Filemon, Koordinator Regional III REI H.M. Sadia, Sekretaris DPD REI Papua Barat Daya H.M. Fadly Syukur, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Bupati Raja Ampat H. W. Yoseph Mirino, pimpinan perbankan dari BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Papua, BTN, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Sekretaris DPD REI Papua Barat Daya H.M. Fadly Syukur menyampaikan bahwa Rakerda I ini menjadi tonggak awal perjalanan organisasi setelah resmi terbentuk.
“Ini merupakan rapat kerja pertama DPD REI Papua Barat Daya. Kami berharap hasil yang diperoleh dari forum ini dapat melahirkan program-program yang baik dan berdampak positif ke depan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Papua Barat Daya, Edy Filemon, menyebut pihaknya sebagai DPD ke-38 atau “anak bungsu” dalam struktur nasional REI. Meski terbilang baru, ia optimistis organisasi yang dipimpinnya berada pada jalur yang tepat.
“Puji Tuhan, setelah dilantik pada Februari lalu, di bulan Juni ini kami sudah dapat melaksanakan rapat kerja daerah pertama. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam koridor yang benar,” kata Edy.
Ia menegaskan, REI Papua Barat Daya berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kota yang lebih terstruktur dan berkualitas. Menurutnya, pembangunan sektor properti harus dilakukan secara terarah, bukan sekadar membangun tanpa konsep yang jelas.
“Kita tidak boleh sembarang membangun. Kita ingin menjadikan kota-kota di Papua Barat Daya lebih baik, lebih tertata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, hingga Raja Ampat,” ungkapnya.
Edy juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan REI Papua Barat Daya. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat mempercepat pembangunan sektor hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap dukungan penuh pemerintah agar REI terus berkarya membangun bangsa, khususnya Papua yang kita cintai bersama,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Bupati Raja Ampat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. W. Yoseph Mirino, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerda perdana tersebut di Raja Ampat.
Ia menilai REI memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan hunian layak serta pengembangan kawasan yang berkelanjutan.
“REI bukan hanya pelaku bisnis properti, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ruang hidup yang berkualitas, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yoseph, Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor properti dan real estate. Meningkatnya kunjungan wisatawan internasional, pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, pertumbuhan jumlah penduduk, serta kebutuhan hunian menjadi peluang besar bagi sektor properti sebagai penggerak ekonomi daerah.
Ia berharap Rakerda ini mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret, realistis, dan memberikan dampak nyata, baik bagi penguatan organisasi maupun percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Forum ini diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi secara internal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan pembangunan di Papua Barat Daya,” katanya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan, DPD REI Papua Barat Daya, serta sejumlah pihak perbankan sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor properti dan perlindungan tenaga kerja di Papua Barat Daya.
Writer : Agustinus Guntur
