RAJA AMPAT – Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat Daya Tahun 2026 yang berlangsung di Korpak Villa and Resort, Kabupaten Raja Ampat, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha properti untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan sektor perumahan di Provinsi Papua Barat Daya yang masih tergolong sebagai daerah otonomi baru.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPD REI Papua Barat Daya yang dinilai terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan provinsi melalui sektor properti, perumahan, dan investasi.
Menurutnya, sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya memiliki tantangan besar sekaligus peluang investasi yang menjanjikan, terutama di sektor penyediaan hunian masyarakat.
“Papua Barat Daya memang provinsi baru, tetapi kebutuhan perumahan di daerah ini sangat tinggi. Tercatat lebih dari 40 ribu ASN dan PPPK belum memiliki rumah. Ini menjadi peluang investasi bagi REI untuk menjangkau sektor tersebut,” ujar Ahmad Nausrau.
Ia berharap pengembang yang tergabung dalam REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau melalui program subsidi pemerintah sehingga masyarakat, khususnya aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah, dapat memiliki rumah tanpa terbebani biaya besar.
Wagub juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembangunan perumahan di Papua Barat Daya menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pembangunan rumah di wilayah tersebut hampir mencapai 1.000 unit, angka yang disebut lebih tinggi dibanding wilayah induk, Papua Barat.
“Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya berjalan cukup baik. Potensi sumber daya alam dan pariwisata, khususnya Raja Ampat sebagai ikon wisata Papua dan Indonesia di mata dunia, menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan akan hunian,” katanya.
Ia menilai meningkatnya arus kunjungan dan aktivitas ekonomi di Papua Barat Daya akan berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan rumah di masa mendatang.
Meski demikian, Ahmad Nausrau mengakui bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan sebagai provinsi baru yang memulai banyak hal dari nol. Selain keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kondisi ekonomi global juga menjadi faktor yang memengaruhi pembangunan daerah.
Ia menyinggung dampak ketidakpastian ekonomi global, termasuk gangguan pasokan energi dunia yang turut memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran.
“Karena itu, pembangunan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum REI yang diwakili Koordinator Regional III DPD REI, H.M. Sadia, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi para pengembang perumahan, terutama terkait persoalan lahan, perizinan, serta akses pembiayaan perbankan.
Menurutnya, lambatnya proses administrasi dan belum jelasnya sejumlah izin menjadi hambatan serius bagi pengembang, mengingat faktor waktu sangat menentukan dalam dunia usaha properti.
“Bagi pengusaha, waktu adalah uang. Keterlambatan satu hingga dua bulan saja bisa menimbulkan bunga pinjaman yang besar. Karena itu, kami berharap ada kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan,” kata Sadia.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan sektor perbankan, khususnya dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang disebut sebagai “napas utama” bagi para pengembang.
Menurut data REI pusat, realisasi pembangunan rumah bersubsidi di Papua Barat Daya pada 2025 tercatat mendekati 1.000 unit, lebih tinggi dibanding Papua Barat yang berada di kisaran 600 unit.
Selain itu, berdasarkan data backlog perumahan, kebutuhan rumah di Papua Barat Daya diperkirakan mencapai sekitar 42.800 unit. Angka tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi sektor properti, namun harus dibarengi dengan pemetaan kebutuhan yang tepat.
Sadia berharap pemerintah daerah dapat menyediakan data sebaran kebutuhan rumah agar pengembang tidak salah menentukan lokasi pembangunan.
“Pengembang perlu mengetahui wilayah mana yang benar-benar membutuhkan rumah agar pembangunan tepat sasaran dan pasar tersedia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa REI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penyediaan perumahan rakyat, mengingat rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain pangan dan sandang.
Rakerda I DPD REI Papua Barat Daya ini turut dihadiri Ketua DPD REI Papua Barat Daya Edy Filemon, Koordinator Regional III DPD REI H.M. Sadia, Sekretaris DPD REI Papua Barat Daya H.M. Fadly Syukur, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Asisten I Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat yang mewakili Bupati Raja Ampat H.W. Yoseph Mirino, pimpinan perbankan dari BNI, BRI, Mandiri, Bank Papua, BTN, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja bersama pengurus dan anggota DPD REI Papua Barat Daya guna membahas arah kebijakan organisasi dan strategi pengembangan sektor properti di Papua Barat Daya.
Writer : Agustinus Guntur
