Indramayu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung lokasi permohonan penggunaan lahan sawah yang direncanakan menjadi kawasan industri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (19/4/2026). Peninjauan tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya guna memastikan rencana pengembangan tetap sejalan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian.
Berdasarkan Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan status lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan pertanian yang dilindungi. “Kita ingin memastikan apakah lahan tersebut masuk wilayah KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokasi yang ditinjau memang direncanakan untuk mendukung program hilirisasi industri. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor industri dan perlindungan lahan pertanian produktif sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
Untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas pekerjaan umum yang membidangi tata ruang di tingkat daerah maupun provinsi.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan bahwa pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, langkah ini penting agar ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Kami ingin lahan sawah tidak banyak beralih fungsi, sehingga tetap bisa menjaga dan menopang program ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap rencana investasi dan pembangunan tetap mengacu pada prinsip tata ruang berkelanjutan, tanpa mengorbankan sektor pertanian sebagai penyangga utama kebutuhan pangan nasional.
