JAKARTA, – Komisi IV DPRP Papua Barat Daya yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Selasa (20/10/2026) melakukan audiens dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementrian Keuangan, di ruang rapat LPDP Lt. 1 Cikini, Jakarta Pusat.
Usai pertemuan dengan LPDP, Komisi IV DPRP PBD melakukan kunjungan kerja dengan melihat dari dekat sistem pengelolaan dan pembelajaran di Sekolah Pendidikan Khusus yaitu SLB Negeri 03 yang terletak di Jln. Karet Pasar Baru, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Agenda selanjutnya yaitu melakukan audiens dengan Kementrian Sosial RI pada Rabu (21/10/2026) serta melihat dari dekat sistem pengelolaan dan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi, Margaguna Jakarta Selatan.
Kegiatan audiens dan Kujungan Kerja ini dipimpin Wakil Ketua III DPRP PBD Maria Jitmau, S.Kom dan Ketua Komisi IV DPR PBD Jonas Kelwulan dari Fraksi PDI Perjuangan serta diikuti anggota Komisi IV DPRP PBD.
“Pertemuan dan audiens dengan pihak LPDP, Komisi IV DPRP PBD melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi terkait program beasiswa pendidikan tinggi dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa OAP di Provinsi Papua Barat Daya khususnya yang hendak menempuh jenjang S2 dan S3,” ujar Wakil Ketua III Maria Jitmau, disela-sela kegiatan.
Sedangkan, lanjut Maria, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanganan kemiskinan serta peningkatan kualitas layak hidup di Provinsi Papua Barat Daya Komisi IV melakukan audiens dengan Kemensos.
Pertemuan ini bertujuan untuk melalukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan program-program strategis nasional di daaerah seperti Program Sekolah Rakyat dan Program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Selain itu, Komisi IV ingin melihat dari dekat sistem pengeloloan dan pengoperasian Sekolah Khusus yaitu SLB dan Sekolah Rakyat sehingga kelak dapat menjadi percontohan dan refernesi di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Maria.
Ditambahkan oleh Ketua Komisi IV DPRP PBD, Jonas Kelwulan yang menyebut pertemuan bersama LPDP, Kemensos, Kunjungan ke SLB dan Sekolah Rakyat yang terletak di Jakarta Selatan berjalan dengan lancar dan aman.
Ia menyebut Pertemuan di LPDP dihadiri oleh Pak Wibowo dan seorang staf yang mewakili direktur LPDP. Intinya, dalam bersama LPDP, pihaknya meminta Papua Barat Daya yang juga termasuk dalam program afirmasi dari LPD harus mendapat kekhususan.
“Kita minta persyaratan bagi mahasiwa/i asal Papua, khususnya Papua Barat Daya lebih dipermudah dan kuota penerima beasiswa khusus untuk program S2, S3 bagi mahasiswa Papua Barat Daya di tambah setiap tahunnya. Sama halnya nanti bertemu dengan Kemensos. Kita juga mendorong agar bantuan BSPS di Papua Barat Daya ditambah,” ungkap Jo Kelwulan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRP PBD Ranly Mansawan meminta pihak LPDP agar dapat terus mensosialisasikan program LPDP ke seluruh daerah terutama di Papua Barat Daya.
“Jika melihat penerimaan beasiswa LPDP dari Papua barat Daya 2 tahun terkahir agak menurun. Itu berdasarkan penjelasan dan presentasi resmi dari LPDP sendiri. Untuk itu kami minta pihak LPDP agar terus melakukan sosialisasi ke daerah terutama di Provinsi Papua Barat Daya. Harus diingat, anak-anak asli Papua di Papua Barat Daya banyak yang pandai tetapi tidak diberi kesempatan dan tidak tahu informasi soal program itu,” ujar Ranly Mansawan, politisi Partai Nasdem ini.
Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya Nancy Karundeng, Selviana Kalami, Matias Komogi dan Arifin S. mengatakan hal yang sama.
“Setelah dari LPDP, Komisi IV ke Kemensos untuk beraudiens agar memperoleh informasi yang akurat soal program sekolah rakyat dan BSPS,” ujar Nacy Karundeng, politisi Partai Golkar.
“Setelah itu, kita ke lapangan melihat dari dekat bagimana pengelolaan Sekolah Khusus yaitu SLB dan Sekolah Rakyat. Tujuannya agar kita punya referensi yang jelas bagaiman sekolah-sekolah itu dikelola dengan baik dan benar,” ujar Selviana Kalami.
Ditempat yang sama Sekretaris Komisi IV Abdul Gafur, menegaskan bahwa kegiatan audiens dan kunjungan yang dilakukan Komisi IV sangat bermanfaat dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat di daerah, sekaligus menjadi refrensi bagi para wakil rakyat demi pembobotan setiap kebijakan yang nanti akan diramu bersama di DPR.
“Selain memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke tingkat pusat, melalui kegiatan ini kami juga bisa mendapatkan banyak referensi yang kemudian bisa memboboti kami dalam meramu kebijakan di lembaga legislatif. Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi harapan masyarakat perlahan-lahan bisa tercapai diwaktu kedepan,” harap Abdul.
