Kalobo, Raja Ampat News — Rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, masyarakat Kampung Kalobo, Distrik Salawati Tengah, menyampaikan berbagai aspirasi kepada anggota dewan terkait kebutuhan dasar dan pengembangan potensi wilayah di sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi kerakyatan.
Perwakilan masyarakat Kalobo, Dwi Irianta menyampaikan sejumlah usulan yang mencerminkan semangat masyarakat untuk mandiri dan produktif. Ia berharap pemerintah dapat membantu menghadirkan gudang pupuk, gudang bibit padi dan sayur, serta bibit buah-buahan, khususnya bibit durian sebagai ikon unggulan kampung.
“Tolong kirimkan bibit durian tahun depan, minimal satu juta pohon. Kami ingin Kalobo dikenal sebagai sentra durian Raja Ampat,” ujarnya disambut tepuk tangan masyarakat.
Ia juga meminta pembangunan jalan pertanian sepanjang 5.000 meter untuk mempermudah akses hasil panen dan menekan biaya transportasi.
“Sawah kami belekuk-belekuk, biaya panen mahal. Tolong tahun depan dimulai pembangunan jalan pertanian,” katanya.
Selain itu, masyarakat mengusulkan adanya bangunan penyimpanan alat pertanian di tengah area sawah, serta penambahan tenaga medis hewan karena hingga kini tidak ada dokter atau mantri hewan di wilayah tersebut.
“Peternakan di sini potensinya besar, tapi banyak ternak mati karena tidak ada dokter hewan. Mohon ini jadi perhatian,” tutur Dwi.
Ia juga menyinggung pentingnya pembangunan sumur air untuk ternak, jalan menuju area penggembalaan, serta stabilisasi harga bahan pokok agar masyarakat tidak terbebani biaya tinggi.
“Barang kebutuhan pokok perlu disubsidi sampai gudang distrik supaya harga bisa sama dengan di Jawa. Di sini harga beras sampai Rp20.000 per kilo,” ungkapnya.
Dwi Irianta menambahkan, wilayah Kalobo memiliki potensi rumput laut dan sagu yang besar untuk dikembangkan menjadi industri turunan seperti bihun sagu dan agar-agar laut.
“Kalau industri ini hadir, masyarakat akan bangkit. Saya siap bekerja sama dengan siapa pun yang mau berinvestasi,” katanya optimistis.
Sebelum aspirasi masyarakat disampaikan, Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, memberikan penjelasan kepada Komisi IV DPR RI terkait kondisi geografis dan tantangan pembangunan di Raja Ampat.
“Raja Ampat terdiri dari ribuan pulau. Kalau dihitung dengan jari, jari kita habis. Ada empat pulau besar: Waigeo, Misool, Batanta, dan Salawati — yang saat ini kita pijak,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, sekitar 70 persen wilayah Raja Ampat merupakan laut, dan 97 persen termasuk kawasan konservasi, yang membuat ruang gerak pemerintah daerah sangat terbatas dalam mengelola potensi alam.
“Kami terkenal karena pariwisata dan perikanan, tapi kami sulit berbuat banyak karena aturan konservasi dan pembagian kewenangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur dari pantai sampai 12 mil itu milik provinsi. Lalu kami di kabupaten mengelola apa?” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Distrik Salawati Tengah merupakan wilayah transmigrasi sejak tahun 1980-an, yang berperan penting sebagai kawasan penopang sektor pangan dan pendukung pariwisata.
“Pertanian dan peternakan di Salawati ini menopang sektor pariwisata Raja Ampat yang dikenal dunia. Karena itu kami berharap Komisi IV dapat membantu memperkuat fondasi pembangunan masyarakat di wilayah ini,” ucapnya.
Ia juga menyinggung perlunya kebijakan strategis untuk mengisi pulau-pulau kosong agar bisa dikelola secara produktif, tanpa menabrak aturan konservasi.
“Dari sekitar dua ribu pulau, baru sebagian kecil yang berpenghuni. Kalau kosong terus, kita susah mengatur dan mengelolanya,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi dan penjelasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Aleks Indra Lukman, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalobo dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas keterbukaan serta kerja sama dalam menyuarakan persoalan di lapangan.
Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Komisi IV DPR RI yang berhalangan hadir karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Salam hormat dari Ibu Titi untuk seluruh masyarakat Raja Ampat. Beliau titip doa agar selalu sehat dan suatu saat dapat hadir langsung menemui Bapak Ibu semua,” ucap Aleks.
Aleks menegaskan bahwa tugas Komisi IV DPR RI di bawah koordinasi Ketua Titi Suwanto dan dipandu oleh Anggota Komisi IV Roberth J Kardinal, adalah untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya, termasuk Raja Ampat.
“Tugas kami adalah memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya meningkat. Tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan, tapi setiap kunjungan kami pastikan membawa hasil,” tegasnya.
Aleks juga menanggapi persoalan konservasi yang disampaikan Bupati. Ia menyatakan bahwa konservasi harus berjalan seimbang dengan hak hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Konservasi itu penting, supaya anak cucu kita punya warisan. Tapi jangan sampai karena menjaga konservasi, kita justru tidak bisa hidup dan berkembang. Bukan begitu, Pak Bupati,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Komisi IV membawa sejumlah bantuan program pertanian dan perikanan, serta akan mencatat secara khusus berbagai usulan yang disampaikan masyarakat Kalobo.
“Aspirasi dari Pak Dwianto dan masyarakat sudah kami catat. Nanti Pak Dirjen dan tim teknis akan menindaklanjuti. Kalau masih ada program yang belum tersalurkan di akhir tahun, kami akan salurkan melalui Pak Robert Kardinal,” ujarnya berseloroh.
Aleks menutup sambutannya dengan mengapresiasi semangat masyarakat dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPR RI.
“Kami berharap kerja sama ini berlanjut. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan bagi Komisi IV untuk memastikan pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Raja Ampat bisa semakin kuat,” pungkasnya.
Writer: Petrus Rabu/Derek M
