RAJA AMPAT – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar Sosialisasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Sanitasi Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kegiatan yang merupakan bagian dari usulan aspirasi Anggota Komisi V DPR RI, Fauzia Helga Tampubolon Umlati, tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Marannu, Waisai, Kamis (3/9/2026).
Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Jamaludin Ugar, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Anggota DPRK Raja Ampat Fraksi Demokrat Yardin yang mewakili Anggota Komisi V DPR RI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat Paul K. Mayor, serta sejumlah peserta dan unsur terkait.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Jamaludin Ugar, mengatakan program IBM Sanitasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang layak.
Selain pembangunan sarana fisik, program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sanitasi yang layak untuk mendukung kehidupan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Jamaludin.
Menurutnya, keberadaan wakil rakyat dari Papua Barat Daya di Komisi V DPR RI membuka peluang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan berbagai program pembangunan kepada pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, tidak hanya program sanitasi, pemerintah daerah juga dapat memperjuangkan berbagai program Infrastruktur Berbasis Masyarakat lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat aktif menyampaikan berbagai usulan program. Bukan hanya sanitasi, tetapi juga program infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRK Raja Ampat Fraksi Demokrat, Yardin, yang mewakili Anggota Komisi V DPR RI Fauzia Helga Tampubolon Umlati, menyampaikan permohonan maaf karena yang bersangkutan belum dapat hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, program IBM Sanitasi di Raja Ampat merupakan usulan yang telah diperjuangkan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Atas nama Ibu Fauzia Helga Tampubolon Umlati, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena telah menerima dan menyetujui usulan program ini,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Raja Ampat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang layak.
Yardin mengatakan Fauzia Helga Tampubolon Umlati tetap memiliki komitmen untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat di Raja Ampat dan Papua Barat Daya.
Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyambut baik pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, program sanitasi berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih dan layak huni.
“Ketersediaan sarana sanitasi yang memadai bukan semata persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut martabat, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat,” kata Mansyur.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, ia menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat, serta Komisi V DPR RI atas dukungan terhadap pembangunan di Raja Ampat.
Wakil Bupati Mansyur mengajak seluruh perangkat daerah, fasilitator, tokoh masyarakat dan masyarakat penerima manfaat untuk bersama-sama mengawal program tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan program berbasis masyarakat sangat bergantung pada partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap sarana yang dibangun.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memastikan program ini berjalan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mansyur juga menyinggung tantangan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan.
Menurutnya, tingginya biaya logistik dan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus didorong untuk aktif membangun komunikasi dan mengusulkan berbagai program kepada pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dan OPD harus aktif menjemput berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Mansyur juga menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI Fauzia Helga Tampubolon Umlati atas perhatian dan dukungannya terhadap pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
Ia berharap Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Sanitasi Tahap II Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga program ini berjalan lancar dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Raja Ampat,” pungkasnya.
