“Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak juga merespon setiap usulan yang mereka sampaikan maka itu, kamis, 7/11/ 2024, kami akan lakukan aksi demo damai, terkait beberapa point penting sesuai kendala yang dialami oleh pencaker di Kabupaten Raja Ampat,” ujarnya
Waisai, RajaAmpatNews- Forum Pencari Kerja/Pencaker Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan aksi demontrasi terkait pembagian 80% kuota CPNS 2024 Bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Raja Ampat.
Ketua Koordinator Aksi Lucky Mambraku mengatakan seluruh pencaker Orang Asli Papua masih menunggu tanggapan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat soal tindak lanjut pertemuan beberapa waktu lalu di Aula Wayag kantor Bupati Raja Ampat.
“Semua pencaker di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, kita harus kompak dan kawal nasib kita sama-sama,” ujarnya, Rabu (5/11/2024).
Pihaknya menuntut agar formasi CPNS tahun 2024 lebih memprioritaskan putra-putri asli Raja Ampat, serta beberapa point tuntutan yang akan mereka sampaikan.
“Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak juga merespon setiap usulan yang mereka sampaikan maka itu, kamis, 7/11/ 2024, kami akan lakukan aksi demo damai, terkait beberapa point penting sesuai kendala yang dialami oleh pencaker di Kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.
Untuk, itu Lucky berharap semua pencaker yang sedang mengikuti seleksi PNS di Kabupaten Raja Ampat agar wajib hadir dan turun jalan pada aksi demo damai yang akan berlangsung Kamis, , 7 November 2024.
Masih soal penerimaan CPNS yang sedang berlangsung di Kabupaten Raja Ampat, ia meminta pihak instansi BKPSDM dan pejabat yang berwenang tidak pergi meninggalkan Ibu Kota Waisai untuk menerima aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Harapan kami Ibu Kepala BKPSDM jangan sampai dengar isu ini lalu Ibu berangkat keluar tinggalkan Ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Karena biar pun Ibu tidak ada juga kita tetap akan aksi di tanggal yang sudah kita tetapkan” tandasnya.
Dirinya juga meminta pihak kepolisian untuk tetap kawal aksi tersebut karena rencana aksi tersebut terlah disampaikan kepada MRP, DPRK dan Dewan Adat Papua.
