JAKARTA – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang semakin menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan wilayah berbasis risiko. Sejak awal Januari hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa aspek keselamatan masyarakat, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penataan ruang.
Momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong perubahan pendekatan penataan ruang melalui kegiatan talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam pidatonya menegaskan bahwa tingginya angka kejadian bencana menunjukkan perlunya upaya pengurangan risiko dilakukan sejak tahap awal perencanaan pembangunan.
Menurutnya, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu Agung Darmawan.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sementara 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Jenis bencana yang mendominasi antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta cuaca ekstrem.
Dominasi bencana hidrometeorologi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan pembangunan wilayah tidak mengabaikan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Dalu Agung menilai, penataan ruang tidak boleh hanya dipahami sebagai pengaturan lokasi pembangunan, tetapi juga harus memastikan setiap aktivitas pembangunan sesuai dengan tingkat risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Dengan demikian, penataan ruang dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pembangunan tidak justru meningkatkan kerentanan suatu daerah terhadap bencana.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengatur agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta aspek mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi pedoman dalam upaya pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi, RTR juga berperan sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa aspek kebencanaan telah menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana tata ruang. Identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar risiko bencana di suatu wilayah.
Suyus menjelaskan, melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, pemerintah memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap perubahan rencana tata ruang. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan dalam siklus lima tahunan, kini penyesuaian dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menekankan pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian ketika bencana terjadi. Selain itu, tata ruang menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi swasta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat.
Penataan ruang berbasis risiko dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu melindungi keselamatan masyarakat, meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 17/SP/XI/BH/2026
