RAJA AMPAT – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat, disampaikan secara langsung kepada Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Raja Ampat Daerah Pengangkatan Berkaf, Zeth Demas Sauyai, saat pelaksanaan Reses II DPRK Raja Ampat Tahun 2026, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, sosial, hingga infrastruktur dasar yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sektor pendidikan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan warga. Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat memberikan bantuan studi bagi mahasiswa dan mahasiswi asal Kampung Mutus yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
Menurut warga, biaya pendidikan yang semakin tinggi sering kali menjadi kendala bagi keluarga dalam membiayai anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain bantuan pendidikan, masyarakat juga meminta penambahan ruang belajar dan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 11 Raja Ampat yang berada di Kampung Mutus. Kondisi sarana pendidikan yang terbatas dinilai mempengaruhi kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Persoalan kekurangan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama masyarakat. Warga mengaku jumlah guru yang bertugas saat ini belum sebanding dengan kebutuhan sekolah.
“Kalau jumlah murid terus bertambah sementara tenaga guru sangat terbatas, tentu proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Kami berharap pemerintah dapat menambah tenaga guru agar anak-anak kami memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam dialog bersama anggota DPRK.
Masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap keberlangsungan kepemimpinan sekolah. Warga menilai sosok guru yang selama ini aktif menjalankan tugas dan berada di kampung layak mendapatkan dukungan untuk memimpin sekolah secara definitif.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu tenaga pendidik menyampaikan keluhan terkait dana sertifikasi bagi guru yang bertugas di wilayah pesisir. Hingga saat ini, menurutnya, sejumlah guru belum menerima hak tersebut.
“Kami berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti persoalan ini karena dana sertifikasi merupakan hak guru yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan,” katanya.
Tidak hanya pendidikan, masyarakat juga mempertanyakan realisasi bantuan sosial bagi warga lanjut usia (lansia). Sejumlah warga mengaku hingga kini belum menerima bantuan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sehingga hak para lansia dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Kesehatan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) yang layak di Kampung Mutus. Selain itu, warga juga meminta adanya penambahan tenaga medis serta jaminan distribusi obat-obatan yang tidak mengalami keterlambatan.
Menurut warga, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
“Kami berharap ada tenaga kesehatan yang memadai dan obat-obatan selalu tersedia sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata seorang warga.
Persoalan infrastruktur dasar juga turut disampaikan dalam reses tersebut. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan penerangan listrik desa melalui PT PLN sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik, terutama pada malam hari.
Sementara itu, aspirasi dari sektor perikanan juga menjadi perhatian. Sebagai kampung pesisir yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, warga mengaku membutuhkan dukungan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih memadai. Masyarakat mengusulkan penyediaan fasilitas seperti box pendingin ikan, penyimpanan es, bantuan perahu, hingga pendampingan melalui penyuluh perikanan yang ditempatkan secara langsung di Kampung Mutus.
Menurut mereka, keberadaan penyuluh perikanan akan membantu nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan memahami berbagai program bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan. Warga juga berharap Dana Otonomi Khusus Papua dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat asli Papua, terutama dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Zeth Demas Sauyai menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa tujuan reses adalah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga dapat diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRK. Kami ingin pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kampung-kampung,” ujar Zeth.
Melalui kegiatan Reses II DPRK Raja Ampat Tahun 2026 tersebut, masyarakat Kampung Mutus berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah demi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Writer: Dony Kumuai
