RAJA AMPAT—Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Pleno IV dalam rangka mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah terhadap laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2025. Yang berlangsung di ruang sidang DPRK Raja Ampat, Selasa (12/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRK Raja Ampat, Taufik Sarasa, serta dihadiri Asisten III Setda Raja Ampat mewakili Bupati Raja Ampat, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRK Raja Ampat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan resmi atas berbagai catatan dan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Badan Anggaran DPRK terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mewakili pemerintah daerah, Asisten III Setda Raja Ampat, Maurits Kristian Rumfaker menegaskan bahwa seluruh masukan DPRK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota Badan Anggaran DPRK Raja Ampat atas proses pembahasan yang dilakukan secara mendalam, kritis, dan konstruktif demi memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada koridor yang benar,” demikian disampaikan Maurits, dalam pidato tanggapan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah juga menilai berbagai saran dan koreksi dari DPRK bukan sekadar catatan administratif, melainkan instrumen penting dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat.
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan DPRK terkait pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pemda berkomitmen melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, terutama pada sektor pariwisata dan kelautan yang menjadi potensi unggulan Raja Ampat. Selain itu, transformasi digital melalui penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless) akan terus diperluas untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan dan meningkatkan akurasi data penerimaan daerah.
Terkait efektivitas belanja daerah, pemerintah daerah juga menegaskan akan mempertajam pengalokasian anggaran pada program-program yang bersifat pro-growth dan pro-poor atau mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemda juga menginstruksikan evaluasi kinerja secara ketat terhadap OPD teknis yang realisasi fisik maupun keuangannya dinilai belum optimal, sehingga berbagai kendala administratif maupun teknis dapat diantisipasi lebih awal.
Pemerintah daerah turut memastikan belanja wajib atau mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Dalam pidatonya ditegaskan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat di wilayah kepulauan Raja Ampat.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan penyesuaian alokasi anggaran bagi OPD yang memiliki keterbatasan pagu dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing perangkat daerah, khususnya OPD pelayanan dasar dan OPD penghasil PAD.
Terkait pihak penyedia atau kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan evaluasi secara serius dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menyatakan akan memperbaiki metode perencanaan kebutuhan obat melalui sistem perhitungan berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan hingga rumah sakit, agar pengadaan obat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh masukan DPRK menjadi energi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah “Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera”.
Melalui visi tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menghadapi tantangan global dengan menghadirkan birokrasi yang lebih responsif dan produktif.
Pemda juga mendorong masyarakat agar menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan di Raja Ampat.
“Muara dari seluruh pengelolaan APBD ini adalah menurunnya angka kemiskinan ekstrem dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Maurits, mewakili pemerintah daerah.
Rapat pleno tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Raja Ampat.
Writer : Agustinus Guntur
