RAJA AMPAT — Ratusan pengemudi transportasi darat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, yang terdiri dari ojek pangkalan, sopir pick up, dan sopir rental kembali menggelar aksi penolakan terhadap kehadiran ojek online berbasis aplikasi Maxim, Rabu (13/5/2026). Aksi tersebut berlangsung di Kantor Bupati Raja Ampat dan menjadi lanjutan dari demonstrasi serupa yang sebelumnya dilakukan di gedung DPRK Raja Ampat beberapa bulan lalu.
Massa aksi memulai penyampaian aspirasi di pintu masuk utama Kantor Bupati Raja Ampat. Dalam orasinya, mereka menegaskan penolakan terhadap operasional Maxim di Waisai yang dinilai berpotensi mengancam pendapatan para pelaku transportasi lokal.
Aksi kemudian mendapat respons dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Raja Ampat, Gideon Omkarsaba. Ia meminta agar perwakilan massa yang bertemu langsung dengan pimpinan daerah dibatasi masing-masing lima orang dari setiap komunitas transportasi.
Namun massa aksi awalnya menolak usulan tersebut dan meminta seluruh peserta aksi diperbolehkan masuk hingga halaman kantor bupati, sementara pertemuan dengan bupati tetap diwakili oleh lima orang dari komunitas ojek, sopir pick up, dan sopir rental. Permintaan itu akhirnya disetujui sehingga massa diarahkan masuk ke halaman kantor bupati, sementara para perwakilan dipersilakan bertemu langsung dengan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam.
Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu diwarnai penyampaian berbagai keberatan dari perwakilan komunitas transportasi darat. Salah satu perwakilan Dari komunitas rental menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi sebagian besar pengemudi Maxim di Waisai justru berasal dari kalangan aparatur pemerintah, seperti pegawai P3K dan lurah.
Selain itu, mereka menilai keberadaan Maxim belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat. Sementara para pelaku transportasi lokal selama ini disebut rutin memberikan kontribusi melalui pembayaran berbagai biaya operasional, termasuk portal keluar masuk pelabuhan dan kewajiban lainnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengaku kecewa karena aksi kembali dilakukan pada hari kerja, padahal pemerintah daerah telah membuka ruang komunikasi langsung melalui program “teras layanan” yang digelar setiap sore hingga malam hari.
“Saya sebetulnya kecewa, karena pemerintah daerah sudah membuka diri. Kenapa hal seperti ini datang di hari kerja seperti ini. Kami sudah menyiapkan ruang diskusi terbuka melalui teras layanan untuk seluruh masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan terkait tuntutan penolakan terhadap Maxim. Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang diskusi serta mempertimbangkan kemungkinan adanya alternatif aplikasi transportasi online yang dapat ditawarkan oleh komunitas transportasi lokal.
“Kami belum bisa memberikan keputusan terkait penolakan yang disampaikan teman-teman, kecuali ada tawaran aplikasi transportasi online lain yang bisa disampaikan. Itu akan kami pertimbangkan lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Rental Transportasi Darat, Jhony Rumabar, mengatakan hingga kini belum ada titik temu antara komunitas transportasi dengan pemerintah daerah terkait keberadaan Maxim di Waisai.
Menurut Jhony, Bupati Raja Ampat masih memberikan waktu hingga beberapa hari ke depan agar para pelaku transportasi dapat kembali melakukan pembahasan internal bersama Dinas Perhubungan.
“Hari ini kami belum mendapatkan titik temu. Ini masih menjadi pertimbangan bersama pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan. Bapak Bupati memberikan waktu lagi satu dua hari ke depan untuk kami berembuk,” ujar Jhony kepada RajaAmpatNews usai pertemuan.
Ia juga menyoroti tarif murah yang ditawarkan Maxim yang dinilai tidak sebanding dengan tingginya harga kebutuhan pokok di Raja Ampat. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap pendapatan para sopir dan pengemudi ojek lokal.
Jhony menambahkan, hasil pertemuan dengan bupati akan kembali disampaikan kepada seluruh anggota komunitas transportasi untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk kemungkinan menghadirkan aplikasi transportasi alternatif yang dikelola sendiri oleh pelaku transportasi lokal di Raja Ampat.
Hingga aksi berakhir, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum mengeluarkan keputusan resmi terkait izin operasional Maxim di Waisai. Dialog lanjutan antara pemerintah daerah dan komunitas transportasi dijadwalkan kembali berlangsung dalam beberapa waktu mendatang.
Writer : Agustinus Guntur
