Waisai, RajaAmpatNews– Wakil Ketua II DPRK Raja Ampat, Bermon Sauyai, menegaskan sikap penolakan terhadap rencana operasional transportasi berbasis aplikasi Maxim di Kota Waisai. Hal tersebut disampaikannya saat menerima aspirasi ratusan komunitas transportasi darat—yang terdiri dari ojek pangkalan, mobil rental, dan pick up—yang mendatangi kantor DPRK, Kamis (26/3/2026).
Dalam pernyataannya, Bermon menyebut aspirasi yang disampaikan para pelaku jasa transportasi lokal menjadi catatan penting bagi DPRK untuk segera ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
“Kami akan kembali berkoordinasi dengan dinas teknis, khususnya perhubungan dan PTSP, terutama terkait aspek perizinan. Kami mohon diberikan waktu dan ruang agar hal ini bisa dikaji secara komprehensif,” ujarnya.
Ia juga mengakui secara pribadi maupun kelembagaan DPRK cenderung sejalan dengan aspirasi penolakan tersebut. Menurutnya, kondisi geografis dan tingkat kepadatan Kota Waisai dinilai belum layak untuk penerapan transportasi berbasis aplikasi seperti Maxim.
“Waisai ini masih tergolong kecil, baik dari sisi wilayah maupun jumlah penduduk. Sehingga perlu pertimbangan matang sebelum menghadirkan layanan seperti itu,” tegasnya.
Meski demikian, Bermon menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan konsumen. Ia menilai, salah satu persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah ketidakjelasan tarif transportasi lokal yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Penetapan harga dan jangkauan layanan harus segera dirumuskan oleh dinas terkait. Ini penting agar ada kepastian bagi pengguna dan penyedia jasa, sekaligus menghindari munculnya tuntutan menghadirkan aplikasi transportasi untuk menekan harga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi ketimpangan pendapatan apabila layanan Maxim diizinkan beroperasi. Dengan tarif yang sangat rendah, menurutnya, pengemudi justru berisiko mengalami kerugian.
“Kalau tarifnya hanya sekitar Rp5.000 per perjalanan, setelah dipotong aplikator, pengemudi bisa hanya menerima sekitar Rp1.000 Ini tentu tidak manusiawi dan perlu menjadi pertimbangan serius,” katanya.
Lebih lanjut, DPRK juga menyayangkan tidak hadirnya pihak Maxim dalam forum tersebut, sehingga pembahasan masih terbatas pada klarifikasi dari dinas perhubungan.
Di sisi lain, Bermon mengajak seluruh pihak, khususnya pelaku transportasi, untuk menjaga kondusivitas dan tidak memperkeruh situasi melalui opini di media sosial. Ia meminta agar semua pihak memberi waktu kepada pemerintah daerah untuk mengkaji dan mengambil keputusan terbaik.
“Kalau memang sikapnya menolak, maka harus konsisten. Jangan sampai di depan menolak, tetapi di belakang ada yang menerima. Ini perlu dikawal bersama oleh para koordinator,” ujarnya mengingatkan.
Selain itu, DPRK juga mendorong penataan sistem transportasi seiring dengan pengembangan Waisai sebagai pusat pergerakan wisatawan di Raja Ampat. Ia menilai, seluruh aktivitas wisata, termasuk distribusi logistik dan mobilitas wisatawan, perlu dipusatkan di Waisai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Bermon turut menyinggung dampak relokasi pasar dari Pasar Lama ke Pasar Baru yang dinilai mempengaruhi tingkat penggunaan jasa transportasi. Karena itu, ia meminta dilakukan kajian menyeluruh, termasuk akses dan pola pergerakan masyarakat.
“Perlu duduk bersama untuk merumuskan kembali harga, jangkauan, serta akses layanan, agar semua pihak—baik penyedia maupun pengguna—sama-sama diuntungkan,” pungkasnya.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
