Sorong, RajaAmpatNews – Ratusan pencari kerja memadati ajang job fair yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Aula BPVP Sorong pada 16–17 September 2025. Lowongan kerja pada kegiatan ini sebanyak 1.062 lowongan dari berbagai sektor industri. Namun, alih-alih menuai apresiasi, kegiatan ini justru dipenuhi kritik publik.
Gelombang kritik muncul di akun resmi TikTok Kompas TV Sorong yang mengunggah video suasana job fair pada Rabu (17/9/2025). Puluhan komentar warganet mempertanyakan efektivitas acara tersebut. Mayoritas menilai penyelenggaraan job fair tidak lebih dari sekadar formalitas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Akhir dari berkas lamaran itu nanti jadi sampah berserakan di kantor masing-masing. Tidak akan diproses. Formalitas saja,” tulis akun @claravander dengan emotikon tertawa getir. Senada, akun @lennon berkomentar, “Job fair itu omong kosong saja.” Bahkan, akun @adhysayoga menambahkan, “Formalitas saja Kapa, Kya dulu di Aimas sana,” seolah menegaskan kekecewaan publik yang meluas.
Pemerintah daerah sebenarnya berharap job fair menjadi sarana mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Namun, kritik publik yang konsisten dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan serius: apakah kegiatan ini benar-benar membuka peluang kerja, atau sekadar seremonial untuk menggugurkan kewajiban?
Pengalaman pahit para pencari kerja sebelumnya menjadi dasar keraguan. Banyak yang menilai perusahaan peserta hanya “menunjukkan partisipasi”, sementara proses rekrutmen sejati tetap dilakukan melalui jalur internal. Akibatnya, job fair dipandang sebagai “panggung pencitraan” pemerintah yang tidak memberi dampak nyata bagi pencari kerja.
Kritik ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah tingginya angka pengangguran di Papua Barat Daya, publik menuntut transparansi: berapa persen dari total lowongan benar-benar terisi oleh pencari kerja lokal, dan sejauh mana perusahaan menindaklanjuti janji mereka setelah job fair usai.
Para pengamat ketenagakerjaan menilai, pemerintah daerah harus berani membuka data konkret: jumlah pelamar, jumlah yang diterima, serta alasan penolakan. Tanpa laporan terbuka, kecurigaan masyarakat akan terus tumbuh.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu mengawasi perusahaan peserta, memastikan bahwa lowongan yang ditawarkan bukan sekadar formalitas pencitraan.
Alih-alih menjadi solusi pengangguran, job fair di Sorong justru meninggalkan pertanyaan besar: adakah kepedulian nyata terhadap nasib pencari kerja lokal, ataukah semua ini hanya sekadar panggung seremonial? Kritik keras publik menjadi alarm agar pemerintah dan dunia usaha berhenti membangun citra, dan mulai membangun kepercayaan.
Hingga berita ini diturunkan, penyelenggara Job Fair Sorong belum memberikan konfirmasi resmi terkait kritik publik yang beredar.
Writer: Agustinus G || Editor : Petrus R
