Waisai, RajaAmpatNews — Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, Fredy Marlisa, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar segera menyalurkan dana transfer ke daerah yang menjadi hak pemerintah kabupaten maupun kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Fredy saat wawancara bersama RajaAmpatNews, usai mengikuti pertemuan tatap muka antara Komisi IV DPR Papua Barat Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka kunjungan kerja komisi di Raja Ampat.
Fredy menjelaskan bahwa himbauan tersebut berangkat dari hasil pantauan dan dialog langsung dengan para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Raja Ampat. Dalam pertemuan itu, muncul berbagai keluhan mengenai belum terealisasinya dana transfer dari provinsi ke kabupaten/kota yang menjadi hak daerah.
“Kami juga mengevaluasi apa yang menjadi kewajiban provinsi, terutama terkait transfer ke daerah yang selama ini belum disampaikan. Ada nilainya kurang lebih Rp168 miliar yang menjadi hak kabupaten dan kota, dan itu harus segera ditindaklanjuti oleh provinsi,” ujar Fredy di Kota Waisai, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, jika dana tersebut tidak segera disalurkan, maka akan berdampak langsung pada pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, DPR Provinsi Papua Barat Daya meminta agar pemerintah provinsi menuntaskan penyaluran sebelum tahun anggaran berakhir.
“Waktunya terbatas, karena Desember sudah akan berakhir. Kami tidak ingin dana itu menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) lagi tahun depan,” tegasnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR Papua Barat Daya ke Raja Ampat merupakan bagian dari rangkaian kunjungan selama tiga hari, dengan agenda meninjau pelaksanaan program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selain berdialog dengan Pemda, rombongan komisi juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Fredy menegaskan, DPR Papua Barat Daya akan terus mengawal persoalan transfer keuangan antarlevel pemerintahan agar tidak menghambat pembangunan daerah serta memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya dapat terus meningkat.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
