RAJA AMPAT – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, mendorong penguatan status kawasan Raja Ampat menjadi wilayah kebijakan khusus yang terintegrasi, saat menghadiri pembukaan Kejuaraan Asia Volleyball Confederation (AVC) di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya 2026. Senin,(6/4/2027).
Dalam keterangannya, Waterpauw menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat, guna merumuskan langkah strategis pembangunan Papua yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk anggota DPD RI, DPR RI, serta para menteri asal Papua, untuk bersama-sama membahas berbagai persoalan mendasar di Tanah Papua.
“Kita bersatu kembali dengan teman-teman di DPD RI, DPR RI, termasuk para menteri dari Papua, untuk membahas persoalan Papua secara serius. Tujuannya agar Bapak Presiden melihat bahwa ada kebersamaan dan kesepakatan dalam membawa konsep pembangunan yang nyata,” ujarnya.
Menurut Waterpauw, hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk diajukan langsung kepada Presiden, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Papua.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapannya agar ke depan Raja Ampat dapat ditetapkan sebagai kawasan dengan status khusus, tidak sekadar kawasan ekonomi biasa, tetapi memiliki kerangka kebijakan negara yang lebih luas dan strategis.
Waterpauw mencontohkan beberapa wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu memiliki status khusus, seperti Danau Toba dan Batam, yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan terintegrasi.
“Saya berharap Raja Ampat ke depan bisa menjadi sebuah kawasan kebijakan negara khusus, seperti Danau Toba dan Batam, sehingga pengelolaannya lebih fokus dan terarah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa konsep pengembangan tersebut tidak hanya berorientasi pada ekonomi semata, tetapi juga menitikberatkan pada sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Waterpauw juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan Bupati Raja Ampat yang berencana membuka kawasan-kawasan permukiman wisata berbasis masyarakat lokal.
Konsep tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.
“Pemukiman masyarakat wisata ini sangat baik, karena masyarakat menjadi bagian langsung dari pembangunan sektor pariwisata,” jelasnya.
Menurutnya, Raja Ampat tidak boleh stagnan dengan kondisi saat ini, melainkan harus bertransformasi menuju pengelolaan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.
Dengan potensi alam yang mendunia serta dukungan kebijakan yang tepat, Raja Ampat diyakini mampu menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, bahkan di tingkat global.
Writer : Dony Kumuai
