RAJA AMPAT – Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade Otsus berjalan dengan dukungan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat, kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
Rojer mempertanyakan sejauh mana Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menilai berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, tingginya angka pengangguran, hingga keterbatasan infrastruktur masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak warga Papua.
“Otsus sudah jalan, tapi untuk siapa? Anggaran terus dikucurkan setiap tahun, tetapi masyarakat masih bertanya di mana hasil nyata yang mereka rasakan,”kata Rojer.Selasa.(4/8/2026).
Menurutnya, pertanyaan tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang selama ini berharap Otonomi Khusus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
Rojer menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola Dana Otsus. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran harus diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat agar tidak hanya habis dalam belanja birokrasi, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Rakyat Papua berhak mengetahui ke mana dana itu digunakan, program apa yang berhasil, mana yang gagal, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila tujuan Otsus tidak tercapai,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar evaluasi Dana Otsus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, tokoh adat, akademisi, serta lembaga pengawas independen. Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan Rojer kembali mengangkat perdebatan mengenai efektivitas Dana Otsus Papua yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Di sisi lain, pemerintah menyatakan Dana Otsus ditujukan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Asli Papua.
Rojer berharap evaluasi terhadap Dana Otsus tidak berhenti pada penyusunan laporan administratif semata, tetapi menjadi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola anggaran sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua.
“Kita tidak sedang menolak Otsus. Yang kita tuntut adalah hasilnya harus nyata. Jika anggaran terus bertambah, maka kesejahteraan masyarakat juga harus meningkat. Jangan sampai rakyat hanya mendengar angka triliunan rupiah, tetapi tetap hidup dalam keterbatasan,” tegasnya.
