Nuansa Adat Warnai Peringatan Hari Otsus ke-24, Raja Ampat Tegaskan Komitmen Besar untuk Orang Asli Papua”

banner 120x600

Waisai, RajaAmpatNews— Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Khusus Papua ke-24 dengan nuansa berbeda dan penuh makna. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta upacara pada momen bersejarah ini diwajibkan mengenakan busana adat Papua, sebagai simbol penghormatan terhadap identitas budaya, martabat Orang Asli Papua (OAP), dan semangat keberpihakan Otsus.

Upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Raja Ampat Jumat, 21/11/2025 dipimpin Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam dan dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, ASN dan P3K, pimpinan instansi vertikal dan perbankan, Danpos AL Waisai, Danki Brimob Raja Ampat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Nuansa adat yang kental—dengan ragam motif daerah, hiasan kepala, noken, dan ornamen budaya—memberikan warna khusus perayaan Otsus tahun ini.

Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam dalam sambutan menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali bahwa Otsus adalah mandat besar bangsa Indonesia untuk mempercepat pembangunan, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua—khususnya OAP—serta melindungi hak-hak dasar masyarakat dalam bingkai NKRI.

Raja Ampat, dengan 1.325 pulau dan luas wilayah 71.605,69 km persegi, memiliki tantangan geografis yang unik. Karena itu, Otsus menjadi instrumen strategis untuk memacu pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terluar.

Pada periode 2023–2025, Kabupaten Raja Ampat menerima Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), yang dikelola dengan prinsip keberpihakan kepada OAP, partisipasi masyarakat, serta asas keadilan dan keberlanjutan. Dana tersebut dialokasikan dengan komposisi minimal 30% untuk pendidikan, 20% kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Orideko sapaan Orideko I Burdam kemudian mengurai capaian dan tantangan penggunaan dana Otsus:

1. Pendidikan
Bantuan pendidikan dan insentif guru telah disalurkan, namun Harapan Lama Sekolah masih di angka 12,12 tahun—terendah di Papua Barat Daya.

2. Kesehatan
Penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan asuransi kesehatan terus diperkuat. Usia harapan hidup mencapai 67,12 tahun, meski akses layanan kesehatan di pulau-pulau terpencil masih perlu perhatian.

3. Infrastruktur
Pembangunan konektivitas melalui jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi terus berjalan. DTI berperan besar dalam membuka keterisolasian antar pulau.

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Adat
Pemerintah menyalurkan program peningkatan produktivitas OAP serta penguatan lembaga adat sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal.

Bupati memaparkan evaluasi pembangunan daerah secara jujur untuk mendorong perbaikan:

* Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,55%, lebih tinggi dari provinsi dan nasional, namun melambat menjadi 0,41% pada 2024. PDRB per kapita Rp 58,58 juta—tertinggi kedua di Papua Barat Daya.

* Kesejahteraan: Tingkat kemiskinan 15,83%—lebih rendah dari provinsi. Indeks Gini 0,351 menunjukkan kesenjangan rendah, namun Tingkat Pengangguran Terbuka naik ke 4,39%.

* Pendidikan: IPM 66,6 masih kategori sedang, dan rata-rata lama sekolah 8,4 tahun.

* Daya Saing: Indeks daya saing berada pada posisi terendah secara provinsi dan nasional, bahkan tanpa skor pada 2024 karena minimnya data institusi.

Bupati menegaskan bahwa angka-angka ini bukan untuk melemahkan semangat, tetapi menjadi dasar memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

Ia juga menyampaikan lima komitmen strategis diantaranya yakni :

1. Sinergi kokoh lintas pemangku kepentingan.

2. Transparansi penggunaan Dana Otsus, seluruh OPD wajib mempublikasikan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis data dan evaluasi yang jujur.

4. Partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama masyarakat adat dalam perencanaan dan pengawasan.

5. Fokus peningkatan kualitas SDM, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesempatan belajar anak-anak Papua.

Kewajiban mengenakan busana adat pada upacara Otsus tahun ini mendapat perhatian luas karena menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya Papua serta implementasi nyata dari nilai Otsus yang menempatkan OAP sebagai pusat pembangunan.

Para peserta tampak menggunakan berbagai ragam busana adat dari wilayah Papua Barat Daya—mulai dari rok rumbia, mahkota bulu cenderawasih, hingga ornamen khas suku-suku di Raja Ampat. Nuansa tersebut mencerminkan pesan kuat bahwa Otsus bukan hanya kebijakan pembangunan, tetapi juga penguatan identitas dan martabat budaya Papua.

Bupati menyebut bahwa penggunaan busana adat adalah simbol persatuan dan pengingat bahwa pembangunan harus tetap sejalan dengan pelestarian budaya lokal.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh ASN bekerja dengan integritas, tokoh adat menjaga keseimbangan antara kemajuan dan tradisi, serta dunia usaha untuk berinvestasi secara berkelanjutan.

“Otonomi Khusus adalah kesempatan emas. Masih ada waktu untuk memperbaiki dan berbuat lebih baik. Dengan kerja keras dan gotong royong, Raja Ampat akan menjadi daerah yang gemilang di Tanah Papua,”tegasnya.

Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu