SEMARANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mendorong restrukturisasi distribusi tanah sebagai langkah strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026).
Berdasarkan Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Dalam paparannya, Nusron mengungkapkan bahwa arahan tersebut merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi dalam kebijakan pertanahan nasional.
“Sebelum dilantik, saya dipanggil oleh Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu menjadi kunci,” ujar Nusron di hadapan sekitar 100 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa lintas fakultas.
Ia menjelaskan, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar. Sebagian besar lahan dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan belum merata.
Mengacu pada konsep legal access yang diperkenalkan oleh ekonom Hernando de Soto, Nusron menegaskan bahwa kepemilikan dan akses terhadap tanah merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada pemerataan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan ekonomi. Menurutnya, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap berupaya memberikan ruang dan kesempatan bagi kelompok kecil untuk berkembang.
“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, jika tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.
Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang Noor Achmad, Rektor UNWAHAS Helmy Purwanto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN Shamy Ardian, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran.
Melalui forum akademik ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pentingnya reforma agraria sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Writer: Agustinus Guntur
