WAISAI, RajaAmpatNews — Komisi IV DPR Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan silaturahmi, tatap muka, sekaligus kunjungan kerja bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, serta mitra kerja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jumat (31/10/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya Fredy Marlisa, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya David Sedik, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Raja Ampat Wahab Sangadji, jajaran anggota Komisi IV DPR PBD, pimpinan OPD, serta staf Pemda Raja Ampat.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin lembaga, melainkan bagian dari komitmen DPR Papua Barat Daya untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
“Komisi IV hadir untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja, serta dari masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan program berjalan, di mana kelebihannya, dan di mana tantangannya,” ujar Anneke.

Ia juga mengajak seluruh peserta pertemuan untuk memaknai kunjungan ini sebagai bentuk menyelami denyut nadi masyarakat.
“Apa yang kita lihat dan dengar hari ini akan menjadi bahan penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah ke depan. Layanan publik yang baik adalah cermin dari perhatian dan kehadiran negara di tengah rakyatnya,” tambahnya.
Anneke berharap dialog terbuka seperti ini dapat menghasilkan solusi konkret demi peningkatan mutu layanan publik di Raja Ampat, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya, David Sedik, menambahkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami datang untuk mendengarkan penjelasan dan pandangan umum terkait kendala serta pelaksanaan program di lapangan, terutama yang menjadi kewenangan provinsi. Harapannya, melalui diskusi ini kita dapat menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama,” jelas David.
Dalam sesi diskusi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Asri Haji Salim, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi sektor pendidikan di daerah tersebut.
Menurutnya, salah satu masalah utama adalah kekurangan tenaga guru di sekolah swasta dan pemerataan guru di sekolah negeri.
“Kami punya sekitar 114 sekolah dasar di Raja Ampat, disusul SMP, SMA, dan SMK. Namun yang menjadi kendala besar adalah pemerataan guru, terutama di sekolah-sekolah swasta seperti YPK, YPPK, dan YAPIS. Di sekolah negeri, kadang ada 9 guru untuk 39 siswa, tapi di sekolah swasta, dengan 200 siswa, hanya ada satu guru PNS,” ungkap Asri.
Ia berharap Komisi IV DPR Papua Barat Daya dapat memperjuangkan percepatan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sektor pendidikan.
“Ini bukan hanya masalah di Raja Ampat, tapi hampir seluruh Papua mengalaminya. Kami mohon agar penanganan P3K untuk guru bisa dipercepat,” pintanya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan perumahan guru di daerah terpencil yang hingga kini masih menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan.

Usai diskusi bersama pemerintah daerah dan OPD terkait, rombongan Komisi IV DPR Papua Barat Daya melanjutkan agenda dengan meninjau langsung kondisi di lapangan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara nyata pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta mendengar langsung aspirasi masyarakat di lokasi.
Melalui kunjungan ini, DPR Papua Barat Daya berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan riil masyarakat Raja Ampat dan memastikan setiap kebijakan pembangunan provinsi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu













