JAKARTA, Raja Ampat News – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), melakukan interupsi yang menyita perhatian dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam interupsinya, Senator muda yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) itu menegaskan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas TNI di wilayah Papua.
Menurut PFM, kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan utama yang hingga kini masih belum terpenuhi secara memadai.
“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua menolak wacana kebun sawit di Papua. Tolong nanti disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Bahlil untuk menghentikan rencana tersebut, karena orang Papua tidak menghendakinya,” ujar Paul Finsen Mayor dalam rapat paripurna.
Ia juga mempertanyakan kebijakan penempatan batalion pertanian atau perkebunan di Papua, yang menurutnya tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Yang kedua, kenapa harus didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua membutuhkan sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegas Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay tersebut.
PFM menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan amanat utama dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua, sehingga seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Dalam Otsus, yang sejak awal dibahas sebagai persoalan utama itu adalah pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling penting,” katanya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berupaya menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kami sedang mengupayakan jadwal pertemuan, termasuk dengan Bapak Presiden, dalam rapat konsultasi untuk menyampaikan aspirasi yang sama,” ujar Sultan.
Writer: Derek Mambrasar II Editor: Petrus Rabu
