Waisai, RajaAmpatNews— Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Pendampingan Pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP) untuk masuk dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Puyaka Mengge, Waisai, Senin (1/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Raja Ampat Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Fransisca Y. Wanma, S.Hut., M.Ec.Dev, narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agung Ismail, S.Si., M.M, perwakilan ASN dari sejumlah OPD, panitia pelaksana, serta para peserta pelatihan.
Ketua panitia pelaksana, Marselina selaku Kepala Bidang Penataan dan Pembinaan UKM, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua dengan meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu berpartisipasi aktif dalam sistem PBJ pemerintah.
“Kami melihat selama ini pelaku UMKM OAP masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan informasi PBJ, belum familiar dengan aplikasi pengadaan, minimnya pemahaman tentang administrasi dan legalitas usaha, hingga rendahnya keterlibatan dalam pengadaan pemerintah,” jelas Marselina dalam laporannya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Desember 2025 ini, diikuti oleh 27 peserta UMKM OAP. Para peserta mendapatkan materi antara lain sosialisasi kebijakan afirmatif UMKM dalam PBJ pemerintah, pengenalan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sistem pengadaan secara elektronik, bimbingan teknis administrasi pengadaan, hingga pendampingan teknis agar UMKM dapat masuk dan bersaing secara sehat dalam sistem PBJ.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penyelarasan dokumen usaha, legalitas, serta peningkatan kualitas produk dan jasa agar sesuai dengan standar pengadaan pemerintah.
“Harapan kami, kegiatan ini menjadi langkah awal bagi UMKM OAP untuk meningkatkan omzet, memperluas jaringan pemasaran, serta mengakses pasar pemerintah yang selama ini belum dimaksimalkan,” tambah Marselina.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Raja Ampat Drs. Mansyur Syahdan, M.Si menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Raja Ampat, khususnya pelaku UMKM.
“Sistem PBJ adalah pintu gerbang penting bagi UMKM untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Saya mengapresiasi penuh langkah Dinas Koperasi dan UKM yang menghadirkan kegiatan ini, khusus bagi pelaku usaha Orang Asli Papua,” ujar Wakil Bupati.
Ia menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wabup juga berharap agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius. Ia turut mengingatkan agar pendampingan tidak berhenti setelah pelatihan selesai.
“Kepada Dinas Koperasi dan UKM, saya minta agar pendampingan berkelanjutan tetap dilakukan sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Raja Ampat, Fransisca Y. Wanma, menyoroti pentingnya keberanian UMKM OAP untuk terlibat langsung dalam sistem pengadaan pemerintah.
“Selama ini banyak pihak luar yang terlibat dalam pengadaan pemerintah, sementara UMKM OAP belum terlihat secara maksimal. Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka jalan agar pelaku usaha lokal bisa tampil dan bersaing secara sehat,” ujarnya.
Ia juga berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat mengambil peran dengan melibatkan UMKM OAP dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa, dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan UKM.
“Kami ingin teman-teman UMKM tidak hanya hadir dalam pelatihan, tetapi benar-benar siap tampil, menjaga kepercayaan yang diberikan, dan menunjukkan kualitas kerja,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmen untuk memperkuat peran UMKM Orang Asli Papua dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
