WAISAI, RajaAmpatNews – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penjaringan aspirasi kaum perempuan di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Syalome Syeiben, Waisai, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Raja Ampat, Athi Rumadaul, serta dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Raja Ampat, Ny. Habiba Tamima Syahdan, bersama perwakilan organisasi perempuan dan komunitas masyarakat.
Penjaringan aspirasi ini diprakarsai oleh Anggota MRP Papua Barat Daya Pokja Perempuan utusan Kabupaten Raja Ampat, Sara Kristina Elwod, SE, sebagai ruang dialog bagi perempuan Orang Asli Papua (OAP) untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan persoalan yang selama ini dihadapi, khususnya terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Sara Kristina Elwod menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa MRP melalui Pokja Perempuan memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Raja Ampat.
“MRP Pokja Perempuan berkomitmen mendorong advokasi kebijakan serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar persoalan perempuan dan anak dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya DP3AKB, dengan organisasi perempuan dan lembaga terkait lainnya guna mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Raja Ampat, Athi Rumadaul, mengatakan bahwa isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama, baik yang bersumber dari dana Otonomi Khusus maupun non-Otsus.
Ia mengapresiasi inisiatif Anggota MRP Papua Barat Daya Pokja Perempuan, Sara Kristina Elwod, dalam menjaring aspirasi kaum perempuan di Raja Ampat. Athi juga mengajak seluruh organisasi perempuan untuk bersinergi dan bekerja sama dengan MRP Papua Barat Daya demi memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
“Kegiatan ini membuka ruang dialog dan refleksi, sekaligus berbagi pengalaman tentang peran perempuan adat dalam kehidupan sosial, pembangunan, serta penguatan ekonomi keluarga dan komunitas,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Raja Ampat, Ny. Habiba Tamima Syahdan, menyampaikan bahwa penjaringan aspirasi ini merupakan langkah penting dalam mendengar langsung suara perempuan di Raja Ampat, khususnya terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus disalurkan melalui lembaga yang tepat, seperti DP3AKB, GOW, organisasi perempuan, hingga pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya berharap ke depan kerja sama antar lembaga dapat semakin ditingkatkan. Selain itu, agenda kegiatan seperti ini sebaiknya dikoordinasikan lebih awal agar persiapan lebih matang dan partisipasi perempuan bisa lebih banyak,” ujarnya.
Ny. Habiba juga menambahkan bahwa GOW Raja Ampat menaungi sekitar 25 organisasi perempuan yang siap berkolaborasi dalam mendukung program-program perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Raja Ampat.
Writer : Derek Mambrasar II Editor: Petrus Rabu
