“Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Penegakan Hukum untuk bekerja sama dengan Polda Papua Barat Daya dalam menangani pelaku yang merusak hutan di Papua Barat Daya,” ujar Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, George Ronald Kondjol
SORONG, RAJAAMPATNEWS— Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, George Ronald Kondjol, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya atas upaya memberantas praktik illegal logging di wilayah tersebut.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua Barat Daya dan jajarannya yang telah berupaya memberantas illegal logging di wilayah Papua Barat Daya,” ujar George Ronald Kondjol pada Senin (6/1/2025).
Namun, Kondjol juga meminta agar Polda Papua Barat Daya bertindak lebih tegas dalam menangani kasus-kasus illegal logging, khususnya yang melibatkan sejumlah perusahaan kayu logging dan ekspor yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat.
Sebagai Ketua Dewan Adat Papua, Kondjol berharap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging melibatkan peran Dewan Adat dan masyarakat adat setempat.
“Kami berharap Kepolisian melibatkan Dewan Adat dan masyarakat dalam penertiban dan penegakan hukum agar transparansi kerja aparat terlihat jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memerlukan perhatian khusus dalam mengatasi praktik illegal logging yang merugikan ekosistem hutan Papua, yang dikenal sebagai paru-paru dunia.
“Segala bentuk kasus hukum, terutama yang terkait illegal logging, harus diberantas tanpa kompromi oleh Polda Papua Barat Daya,” tegas Kondjol.
Lebih lanjut, Kondjol juga menyerukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum (GAKUM) untuk memperkuat penindakan terhadap kejahatan hutan.
“Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Penegakan Hukum untuk bekerja sama dengan Polda Papua Barat Daya dalam menangani pelaku yang merusak hutan di Papua Barat Daya,” tutupnya.
Illegal logging di Papua Barat Daya tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat upaya penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
