RAJA AMPAT – Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Raja Ampat mulai menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada aktivitas penerbangan menuju Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, saat diwawancarai awak media usai pembukaan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Homestay bagi para pemilik dan pengelola homestay di Raja Ampat yang berlangsung di D’Coral Resort & Paradise Raja Ampat, Senin (9/11/2026).
Dalam wawancara tersebut, Klasina menjelaskan bahwa karhutla sebelumnya memberikan pengaruh cukup besar terhadap sektor pariwisata, terutama karena terjadi bertepatan dengan periode musim kunjungan wisatawan atau high season di Raja Ampat.
Menurut Klasina, periode Oktober hingga April bahkan Mei merupakan musim kunjungan ramai bagi Raja Ampat. Namun, kondisi tersebut sempat terganggu akibat asap karhutla yang menyebabkan sejumlah bandara mengalami penutupan dan membatasi akses perjalanan wisatawan.
Ia menjelaskan, sebelum karhutla, aktivitas pariwisata juga sempat terdampak oleh gangguan penerbangan internasional akibat kejadian Krakatau. Kondisi tersebut semakin memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Raja Ampat.
“Memang sebelumnya tamu sempat berkurang. Selain karena low season, saat itu juga ada gangguan penerbangan akibat kejadian Krakatau. Belum lama kemudian terjadi karhutla yang sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan,” jelas Klasina.
Meski demikian, kondisi pariwisata kini mulai membaik. Setelah hujan turun dan kondisi cuaca kembali cerah, kunjungan wisatawan disebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Klasina juga menyampaikan bahwa dibukanya tambahan penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong sejak 29 Oktober menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya aksesibilitas wisatawan ke Raja Ampat.
Menurutnya, Garuda Indonesia membuka tiga kali penerbangan dalam sepekan pada periode musim kunjungan ramai. Tambahan jadwal penerbangan tersebut diharapkan semakin memudahkan wisatawan, khususnya yang datang dari Jakarta, untuk berkunjung ke Raja Ampat.
Di sisi lain, ketika ditanya mengenai aktivitas kunjungan wisata ke kawasan Wayag yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon dan destinasi unggulan Raja Ampat, Klasina menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari pimpinan daerah.
Ia mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh terkait aktivitas wisata di kawasan tersebut karena menyangkut prosedur dan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.
“Untuk Wayag, sampai saat ini kami masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Kami belum berani berbicara banyak karena ini menyangkut prosedur yang cukup tinggi,” ujarnya.
Selain perkembangan kunjungan wisatawan, Klasina juga menanggapi beredarnya video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum masyarakat terhadap wisatawan di wilayah Misool.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata berencana mengambil langkah penyelesaian dengan melibatkan pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur adat.
Klasina mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu membicarakan persoalan tersebut dengan Bupati Raja Ampat untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum juga harus mengikuti prosedur yang berlaku. Karena itu, pendekatan awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dan duduk bersama seluruh pihak terkait guna mencari solusi.
“Kami akan mulai dengan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan adat untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Klasina menjelaskan, penarikan biaya kepada wisatawan pada prinsipnya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Kampung (Perkam). Ia mencontohkan beberapa destinasi wisata di Raja Ampat, seperti Arborek, Sawandarek, dan Piaynemo, yang telah memiliki Perkam sebagai dasar pengaturan penarikan biaya.
Namun, menurutnya, praktik penarikan uang di lokasi Misool yang dipersoalkan tersebut belum memiliki dasar Perkam sebagaimana diterapkan di sejumlah destinasi lainnya.
“Kalau resmi, harus ada Perkam seperti di Arborek, Sawandarek, dan Piaynemo. Sementara di sana belum ada Perkam dan penarikan dilakukan sendiri oleh oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani melalui koordinasi bersama pemerintah distrik, kampung, dan masyarakat adat sehingga pengelolaan destinasi wisata di Raja Ampat berjalan tertib, memiliki kepastian aturan, serta tidak merugikan wisatawan yang berkunjung.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan seluruh aktivitas penarikan biaya di kawasan wisata memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas demi menjaga citra Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.
