SORONG – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek S.E., M.Si, menegaskan pentingnya sinergi data statistik dan data administratif sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serta Evaluasi Kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Vega Hotel, Kota Sorong Jumat 30/10/2026.
Dalam penyampaiannya, Sellvyana menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak boleh hanya menjadi kegiatan pendataan, tetapi hasilnya harus dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi pelaku usaha, persebaran kegiatan ekonomi, potensi wilayah, hingga berbagai kendala yang dihadapi koperasi dan UMKM.
Ia juga mendorong agar hasil SE2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mendorong pengembangan usaha masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Selain itu, Sellvyana menyoroti pentingnya penyelarasan data statistik BPS dengan data administratif pemerintah daerah melalui sinergi bersama perangkat daerah terkait, termasuk pemanfaatan Portal Satu Data Daerah Cenderawasih yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Ia berharap koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah terus diperkuat agar data yang tersedia dapat saling melengkapi dan menjadi landasan dalam menyusun program pembinaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana data dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik. Kita ingin koperasi semakin produktif, UMKM semakin berkembang, dan potensi ekonomi masyarakat Papua Barat Daya dapat dikelola untuk menciptakan nilai tambah serta memperluas kesempatan berusaha,” demikian poin penegasan Sellvyana dalam forum tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong adanya tindak lanjut konkret bersama BPS, mulai dari pemetaan kebutuhan data, koordinasi teknis, hingga pemanfaatan hasil statistik untuk memperkuat program pengembangan koperasi dan UMKM di Papua Barat Daya.
