RAJA AMPAT – Akses transportasi laut menuju wilayah Raja Ampat bagian utara menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas warga, pelayanan kesehatan, aktivitas perdagangan, hingga urusan pemerintahan.
Pemuda Waigeo Utara, Salmos Burdam, meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, khususnya Dinas Perhubungan, segera memberikan kepastian terkait pelayanan kapal yang melayani rute Sorong–Waisai–Kabare hingga Kepulauan Ayau.
Salmos mengatakan, masyarakat di wilayah Waigeo Utara dan Kepulauan Ayau membutuhkan layanan transportasi laut yang rutin, aman, dan memiliki jadwal yang jelas.
Menurut dia, saat ini KM Permata Abadi digunakan untuk menggantikan KM Sabuk Nusantara 56 yang sebelumnya melayani wilayah tersebut.
Namun, Salmos menilai penggunaan KM Permata Abadi belum menjadi solusi yang ideal karena kapal tersebut merupakan kapal jenis kargo yang kini digunakan untuk mengangkut penumpang.
“KM Permata Abadi itu kapal jenis kargo yang sementara digunakan untuk mengangkut penumpang. Karena itu, kami berharap pemerintah secepatnya mengupayakan agar KM Sabuk Nusantara 56 dapat kembali beroperasi ke wilayah Raja Ampat, khususnya bagian utara,” ujar Salmos.
Salmos menyebut pelayanan kapal menuju wilayah Pantura Raja Ampat telah mengalami gangguan. Ia mengatakan kapal yang selama ini diharapkan melayani masyarakat sudah lebih dari satu bulan tidak beroperasi sesuai waktu yang ditentukan.
Di sisi lain, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai operasional KM Permata Abadi yang, menurut Salmos, masih berkaitan dengan proses pengurusan surat izin pelayaran. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan kepastian dari pemerintah.
“Kami berharap ada konfirmasi dan kebijakan yang segera disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mengetahui kepastian jadwal kapal,” katanya.
Salmos menilai persoalan transportasi laut tidak dapat dilihat hanya sebagai masalah mobilitas biasa. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, keberadaan kapal berkaitan langsung dengan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Warga yang membutuhkan rujukan ke Waisai maupun Sorong disebut menghadapi kendala ketika kapal tidak beroperasi. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat juga menjadi salah satu faktor yang semakin menyulitkan perjalanan masyarakat.
“Kalau ada masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke Sorong atau Waisai, mereka mengalami kendala. Apalagi kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat,” ujar Salmos.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut sebagai kebutuhan pelayanan publik yang mendesak.
Gangguan transportasi laut juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada jalur pelayaran.
Para pedagang membutuhkan kapal untuk mengangkut barang dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Salmos mengatakan, keterbatasan kapal dapat memengaruhi distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat.
“Pedagang juga membutuhkan akses transportasi karena mereka membutuhkan muatan, barang, dan kebutuhan lainnya,” katanya.
Selain masyarakat dan pedagang, aparatur maupun warga yang harus menjalankan berbagai urusan pemerintahan di Waisai juga membutuhkan konektivitas laut yang memadai.
Untuk menyampaikan persoalan tersebut, Salmos mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Raja Ampat di Waisai.
Pertemuan berlangsung di Kantor KSOP Raja Ampat pada Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Salmos menyampaikan aspirasi masyarakat dari wilayah Waigeo Utara dan Kepulauan Ayau, terutama mengenai kebutuhan terhadap pelayanan kapal menuju wilayah tersebut.
Ia berharap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Selain meminta pemerintah daerah bergerak cepat, Salmos juga meminta DPRK Raja Ampat, khususnya anggota DPRK dari Dapil I, ikut mengawal persoalan transportasi laut tersebut.
Menurut dia, DPRK memiliki fungsi pengawasan dan menjadi salah satu wadah masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Ia meminta anggota DPRK segera berkoordinasi dengan pemerintah, terutama Dinas Perhubungan, untuk mengetahui secara jelas kendala pelayanan kapal sekaligus mencari solusi bagi masyarakat.
“DPR sebagai kontrol dan perwakilan masyarakat harus secepatnya menyampaikan persoalan ini kepada pihak yang berwenang. Jangan lambat dalam melakukan koordinasi,” tegasnya.
Salmos berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pelayanan transportasi laut ke wilayah Raja Ampat bagian utara.
Menurut dia, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jadwal kapal, tetapi juga solusi konkret agar konektivitas laut menuju Waigeo Utara, Kabare, dan Kepulauan Ayau dapat kembali berjalan secara teratur.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, transportasi laut menjadi salah satu urat nadi kehidupan. Kelancaran pelayaran tidak hanya menentukan kemudahan bepergian, tetapi juga menyangkut akses kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, serta pelayanan pemerintahan.
