RAJA AMPAT – Masyarakat Kampung Meosmanggara menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPRK Raja Ampat, Zeth Demas Sauyai, dalam kegiatan Reses II yang berlangsung di Kampung Meosmanggara, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh dialog tersebut, warga menekankan pentingnya penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Masyarakat menilai Dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan pemerintah Pusat ke Daerah harus lebih difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat adat di kampung-kampung.
“Kami berharap Dana Otsus tidak hanya berhenti pada program-program administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum reses tersebut.
Selain persoalan Dana Otsus, warga juga menyoroti masalah kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Mereka meminta pemerintah daerah maupun pihak swasta yang beroperasi di Raja Ampat agar memberikan prioritas kepada masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Menurut warga, masih banyak putra-putri asli kampung yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun belum mendapatkan kesempatan bekerja secara optimal. Oleh karena itu, masyarakat meminta adanya kebijakan yang mewajibkan perusahaan maupun instansi terkait untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal.
“Kami ingin anak-anak kami juga mendapat kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata salah seorang warga.
Di sektor pendidikan, masyarakat Kampung Meosmanggara menyampaikan kebutuhan mendesak terkait penambahan ruang kelas belajar di SD YPK Ebenhaizer Meosmanggara. Warga mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang belajar saat ini menjadi salah satu kendala dalam proses pendidikan bagi para siswa.
Selain pembangunan ruang kelas baru, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Fasilitas seperti laptop, komputer, perangkat teknologi informasi, serta perlengkapan pendukung lainnya dinilai sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar di era digital.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih merata hingga ke kampung-kampung terpencil agar kualitas pendidikan anak-anak Papua semakin meningkat.
Aspirasi lain yang turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah program beasiswa pendidikan yang bersumber dari Dana Otsus Papua. Warga meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa dan mahasiswi asal Meosmanggara yang sedang menempuh pendidikan di Kota Sorong maupun di berbagai daerah lain di Indonesia.
Menurut warga, bantuan pendidikan tersebut sangat dibutuhkan untuk meringankan beban biaya kuliah dan kebutuhan hidup para mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Kami berharap anak-anak Meosmanggara yang sedang kuliah bisa mendapat dukungan melalui program beasiswa sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan kembali membangun kampung halaman,” ungkap salah satu orang tua mahasiswa.
Sementara itu, dari unsur perempuan, aspirasi yang mengemuka adalah kebutuhan penerangan listrik desa (Lisdes). Kaum perempuan mengusulkan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) guna menghadirkan jaringan listrik yang lebih memadai bagi masyarakat Kampung Meosmanggara.
Mereka menilai kehadiran listrik yang stabil akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak pada malam hari, kegiatan ekonomi rumah tangga, hingga pelayanan sosial di kampung.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Zeth Demas Sauyai menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRK Raja Ampat.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kebutuhan nyata yang harus diperjuangkan dalam forum pemerintahan daerah.
Menurutnya, pembangunan di Raja Ampat harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, terutama Orang Asli Papua yang menjadi prioritas dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua.
“Kegiatan reses menjadi momentum bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujar Zeth.
Melalui forum Reses II tersebut, masyarakat berharap berbagai kebutuhan yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan dalam program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung
Writer: Dony Kumuai
