RAJA AMPAT – Keluhan masyarakat pesisir terkait tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan minimnya bantuan sarana usaha kembali mencuat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan serius bagi nelayan dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan ekonomi kerakyatan.
Aspirasi itu disampaikan Ketua UKM sekaligus Ketua Bamuskam Kampung Selpele, Onesimus Mambraku, yang meminta pemerintah daerah dan instansi terkait lebih hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Menurut Onesimus, hingga saat ini masyarakat Kampung Selpele masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sarana transportasi laut dan dukungan pengembangan usaha produktif. Bantuan berupa perahu fiber, mesin tempel, hingga fasilitas penunjang usaha dinilai masih sangat minim, padahal menjadi kebutuhan mendasar bagi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
“Sebagai Ketua Bamuskam, saya berkewajiban menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini warga terus mempertanyakan mengapa bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan belum juga dirasakan secara merata, khususnya di Kampung Selpele,” ujar Onesimus, Senin (1/6/2026).
Selain persoalan bantuan usaha, ia juga menyoroti tingginya harga BBM yang masih dibeli masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, meskipun pemerintah memiliki program BBM subsidi, harga yang diterima masyarakat di lapangan masih jauh dari harapan.
Ia mengungkapkan, harga BBM yang dijual kepada masyarakat di Kampung Selpele saat ini berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan nelayan dan pelaku usaha kecil yang setiap hari membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Kalau memang BBM subsidi tersedia, mengapa masyarakat masih harus membeli dengan harga yang begitu tinggi? Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu dijawab oleh pihak terkait,” tegasnya.
Onesimus meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, DPRK Raja Ampat, serta instansi teknis yang membidangi energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah kelompok usaha masyarakat terkait keterlambatan pembayaran hasil usaha oleh pihak tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung pada kelangsungan usaha warga dan memperlambat perputaran ekonomi di tingkat kampung.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat kondisi masyarakat dari laporan di atas meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan warga yang sebenarnya,” katanya.
Lebih lanjut, Onesimus menegaskan bahwa masyarakat kampung memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mendapat dukungan yang memadai melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bantuan sarana usaha yang sesuai kebutuhan, serta akses BBM yang terjangkau.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi, serta memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga di wilayah pesisir dan kepulauan.
Dengan dukungan tersebut, kesejahteraan masyarakat Raja Ampat diharapkan dapat meningkat melalui penguatan sektor perikanan, usaha mikro, dan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat kampung.
“Masyarakat kampung tidak meminta lebih, tetapi membutuhkan perhatian yang nyata. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke wilayah terluar Raja Ampat,” tutup Onesimus.
Writer : Dony Kumuai
