RAJA AMPAT — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, dan pengadaan tanah.
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com Menjelaskan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa peran kementeriannya sangat krusial dalam memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai aspek teknis, spasial, dan legal.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelas Ossy.
Dukungan berikutnya adalah dalam aspek pengadaan tanah. ATR/BPN menyatakan kesiapan penuh untuk memastikan proses ini berjalan lancar demi mendukung pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Namun demikian, Ossy menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong pembentukan dan penguatan working group antar kementerian dan lembaga guna memastikan integrasi data dan peta berjalan optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara maksimal,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan Pantura tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Kick off meeting ini turut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, hingga kepala daerah dari berbagai wilayah. Hadir pula mendampingi Wamen ATR/BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim, sekaligus mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Writer : Agustinus Guntur
