JAKARTA ,— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan dasar penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com menjelaskan, Langkah ini diwujudkan melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang menjadi fondasi teknis dalam perencanaan anggaran. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan gejolak geopolitik global, ATR/BPN berupaya menyelaraskan kebijakan anggaran agar tetap adaptif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya efisiensi yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Dalam kondisi ekonomi saat ini, kita harus benar-benar efisien dan mampu menghasilkan output yang besar, tanpa mengganggu kualitas layanan,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan melibatkan sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat. Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan KRO dan RO yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertata secara struktur, logika, serta pembiayaan.
Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa perencanaan yang disusun harus mencakup kerangka acuan kerja yang jelas dan selaras dengan target kinerja serta implementasi di lapangan. Ia juga mengingatkan agar setiap usulan kegiatan memperhatikan keseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran.
“Ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran harus dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh proses ini harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan hasil evaluasi internal yang menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pembaruan struktur perencanaan menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas penganggaran ke depan. “Kami melihat adanya kebutuhan penyesuaian yang cukup signifikan. Perubahan ini diharapkan membuat perencanaan anggaran 2027 lebih detail, terarah, dan tanpa keraguan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Dengan pembahasan ini, ATR/BPN menargetkan penyusunan anggaran 2027 dapat lebih adaptif terhadap perubahan, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, modern, dan berkelas dunia.
Writer: Agustinus Guntur
