Makassar, Raja Ampat News — Upaya percepatan pembangunan infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia kembali diperkuat melalui Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI serta Rapat Koordinasi Layanan Infrastruktur BAKTI Tahun 2025, yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/11/2025).
BTS BAKTI yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah menara Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh BAKTI Komdigi, lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas menyediakan infrastruktur telekomunikasi untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta daerah yang masih mengalami blank spot. Melalui BTS inilah sinyal seluler dan internet dapat dipancarkan kepada masyarakat di lokasi-lokasi terpencil.
Kegiatan yang menghimpun pemerintah kabupaten/kota dari Papua, Maluku, hingga Nusa Tenggara ini menjadi forum strategis untuk mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat turut hadir melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Frits Feliks Dimara, S.PT, MM, yang mengikuti rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan perkembangan infrastruktur digital daerah.
Acara tersebut dibuka Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, yang menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk merealisasikan agenda besar: Indonesia Zero Blank Spot 2025.
Fadhilah Mathar,menyampaikan lima poin penting, di antaranya apresiasi atas dukungan pemda dalam penyediaan lahan BTS, perhatian daerah dalam pemeliharaan aset BAKTI, dan komitmen BAKTI untuk memetakan serta menindaklanjuti keluhan daerah terkait layanan sinyal, kapasitas bandwidth, hingga kendala listrik. Fadhilah juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus disertai transformasi digital masyarakat melalui pelatihan SDM, UMKM, hingga penguatan layanan pemerintah berbasis digital.
Kepala Dinas Kominfo Raja Ampat, Frits Feliks Dimara via telephon kepada RajaAmpatNews menegaskan bahwa agenda ini memberikan nilai strategis bagi Kabupaten Raja Ampat yang memiliki tantangan geografis pulau-pulau.
“Bagi Raja Ampat, penandatanganan ini sangat penting karena memastikan percepatan pembangunan BTS BAKTI dapat berjalan tanpa hambatan administrasi. Ketika menara BTS ini aktif, kampung-kampung yang selama ini blank spot bisa mendapatkan akses seluler dan internet yang lebih stabil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi teknis yang diusung BAKTI. “Kami menyampaikan bahwa kendala seperti kapasitas jaringan lemah, listrik padam, maupun respons penanganan gangguan harus mendapat perhatian. Dengan topografi kepulauan, Raja Ampat membutuhkan solusi teknis yang tepat,” jelasnya.
Selain itu, Frits menyambut baik dorongan BAKTI terkait pelatihan digital untuk masyarakat. “Ketika infrastrukturnya sudah ada, manfaatnya harus sampai ke masyarakat. Kami akan mengusulkan pelatihan SPBE, literasi digital, dan program UMKM digital di Raja Ampat,” tambahnya.
Writer: Petrus Rabu
